Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Daerah Diminta Antisipasi Penetapan Peserta Pilkada pada 12 Februari

Kompas.com - 08/02/2018, 20:51 WIB
Estu Suryowati,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Ilham Saputra mengimbau kepada jajaran KPU di daerah untuk mengantisipasi dinamika aspirasi warga pada hari penetapan peserta pilkada serentak 2018, yakni pada 12 Februari.

Ilham meminta KPU di daerah untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan keamanan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya protes dari salah satu pasangan calon atau demonstrasi dari massa.

"Kalau ada keputusan yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon (paslon) bisa berpotensi demo massa, atau kemudian potensi kerusuhan. Ini harus diantisipasi dari sekarang," kata Ilham di gedung KPU RI, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Baca juga: Calon Tunggal di Pilkada Serentak Didominasi Petahana

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihak kepolisian tentunya sudah memiliki peta kerawanan pilkada.

Sebagaimana diketahui, pilkada serentak 2018 diikuti oleh 171 daerah terdiri dari 17 provinsi, 53 kota dan 115 kabupaten. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, penetapan peserta pilkada akan dilakukan pada 12 Februari 2018.

Sementara itu, pengundian nomor urut paslon akan dilangsungkan 13 Februari 2018. Saat ini KPU tengah menyelesaikan proses penelitian syarat pencalonan untuk paslon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik, dari 8-10 Februari.

Kompas TV KPU Luwu menyatakan pasangan Buhari Kahar Muzakkar - Wahyu Napeng tidak lolos verifikasi calon bupati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com