Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Sebut Pemerintah Mulai Terbuka soal Penambahan Kursi Pimpinan MPR

Kompas.com - 02/02/2018, 09:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyatakan pembahasan penambahan kursi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) antara pihaknya dengan pemerintah mulai cair.

Awalnya pemerintah bersikeras agar penambahan kursi Pimpinan MPR hanya satu namun DPR menawakan dua hingga tiga kursi. Saat ini, kata Bamsoet, sapaannya, pemerintah mulai terbuka dengan opsi penambahan kursi Pimpinan MPR lebih dari satu.

"Tadi pertemuan cair, mencoba saling memahami, itu ditemukan beberapa persamaan persepsi, terkait anggaran, terkait dengan mobil dinas dan rumah dinas, itu yang perlu dikonsultasikan dengan MPR," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2018) malam.

Baca juga : Penambahan Kursi MPR Diperkirakan untuk PDI-P, Gerindra, PKB

Ia mengatakan, pemerintah dan DPR juga memikirkan penambahan anggaran dalam penambahan kursi Pimpinan MPR yang lebih dari satu. Anggaran itu mencakup mobil dinas, rumah dinas, dan lainnya yang menunjang kinerja.

DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ihwal penambahan revisi kursi Pimpinan DPR dan MPR selesai masa sidang ini.

Baca juga : Survei LSI: 5 Partai di DPR Terancam Tak Punya Kursi Lagi

Saat ini, DPR telah mencapai kesepakatan penambahan satu kursi Pimpinan DPR untuk PDI-P selaku partai pemenang pemilu legislatif.

Sementara penambahan kursi Pimpinan MPR akan berkisar dua hingga tiga kursi. Peruntukannya yang pertama untuk PDI-P, sedangkan dua kursi lainnya yakni untuk Gerindra dan PKB.

"Pemerintah akan mengkosultasikan dengan pihak terkait sehingga ke depan ini akan rapat di Badan Legislasi dengan pihak pemerintah. Sehingga target kami pimpinan, MD3 bisa rampung sebelum tanggal 14 (Februari), sebelum reses sudah rampung," lanjut politisi Golkar itu.

Kompas TV Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu dengan pimpinan Fraksi DPR membahas revisi Undang-Undang MD3 untuk menambah pimpinan DPR dan MPR dari Fraksi PDI Perjuangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com