Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gizi Buruk di Asmat, Pemerintah Ogah Dianggap Gagal

Kompas.com - 29/01/2018, 15:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham tidak setuju jika kejadian gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, disebut sebagai bentuk dari kegagalan pemerintah memperhatikan rakyatnya.

"Bukan (kegagalan), tidak seperti itu melihatnya," ujar Idrus Marham di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut Idrus, upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua merupakan upaya awal untuk menciptakan hidup yang lebih sejahtera untuk rakyat Papua.

Ia menuturkan, upaya pembangunan infrastruktur itu sudah terlihat dampaknya. Misalnya, kata Idrus, harga-harga kebutuhan masyarakat di Papua kini lebih terjangkau.

(Baca juga: Penanganan KLB di Asmat Butuh BBM untuk Jangkau Daerah Terpencil)

Selain pembangunan infrastruktur, berbagai program sosial juga diberikan pemerah. Anggaran penanggulangan kemiskinan terdiri dari subsidi Rp 161 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga Rp 17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.

Selain itu ada pula program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 13,5 triliun, program bidik misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun.

Meski begitu, pemerintah menyadari hal itu belum cukup. Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang merumuskan konsep yang terpadu dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, termasuk gizi buruk.

"Kami akan menentukan bagaimana program-program yang lebih konkret secara terpadu dan menyeluruh," kata Idrus.

(Baca juga: Ini Strategi Menkes Atasi KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri terus bekerja menyisir kampung terisolir di 19 distrik di Kabupaten Asmat.

Sebelumnya, Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan, delapan tim satgas terpadu sudah melakukan pemeriksaan di 117 kampung dari 19 distrik di Kabupaten Asmat, sejak pekan lalu. Dari 117 kampung, sebanyak 12.398 anak diperiksa.

"Dari 12.398 anak, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu ditemukan 25 anak suspect campak dan 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk," kata Asep, Kamis (25/1/2018) lalu.

Komandan Korem 174/ATW Merauke ini menjelaskan, jumlah anak yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga 24 Januari 2018 tercatat 70 orang.

Kompas TV Seorang ayah di Asmat, Papua, memiliki 11 anak yang 6 di antaranya, meninggal dunia akibat gizi buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com