JK: Perdamaian Hadapi Tantangan Serius jika Banyak Rakyat Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa konfik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi. Hal itu sudah terbukti dalam berbagai kajian ilmiah-akademis.

Penelitian-penelitian yang dilakukan banyak ahli, kata Kalla, menegaskan bahwa kepincangan dan ketidakadilan ekonomi di antara kelompok warga merupakan salah satu faktor utama konfik dan kekerasan.

“Mereka yang mengalami kepincangan dan ketidakadilan ekonomi termasuk salah satu kelompok paling rawan bagi tumbuhnya radikalisme yang mengakibatkan konfik dan kekerasan," ujar Wapres JK seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

"Perdamaian, kedamaian dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih banyak warga atau kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” lanjut Kalla.

Pernyataan Kalla tersebut juga sampaikannya dalam Pidato Pengukuhan DR HC dalam bidang Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kamis (25/1/2018).

Lantaran hal itu, Kalla menilai, pengembangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berimbang sangat esensial untuk penciptaan perdamaian, kedamaian dan harmoni di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dinilai harus disertai pemerataan yang menyentuh hingga ke desa-desa. Sasarannya tentu untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin atau menganggur.

Bahkan, tutur Wapres, keadilan ekonomi juga harus mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk etnis, hingga kelompok pendatang migran dan penduduk lokal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan jumlah pengangguran di Indonesia sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 dari Agustus 2016 sebesar 7,03 juta orang.

Semantara itu, untuk kemiskinan, Data BPS per September 2017, jumlah penduduk miskin 26,58 juta, turun dari periode yang sama tahun 2016 yang sebanyak 27,76 juta penduduk miskin.