Kompas.com - 25/01/2018, 19:20 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman mengaku pernah melaporkan kepada mantara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahwa pejabat Kemendagri akan mendapat Rp 78 miliar.

Uang tersebut berasal dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Namun, saat mendengar pemberian uang terkait proyek e-KTP itu, menurut Irman, Gamawan hanya diam, tanpa merespons.

Hal itu dikatakan Irman saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (25/1/2018). Irman bersaksi untuk terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Anggota majelis hakim Ansyori Saifudin heran. Sebab, Gamawan selaku mendagri tidak merespons saat diberi tahu bahwa pihak Kemendagri akan mendapat uang.

"Seharusnya kan Pak Menteri bersikap. Itu kan dilarang juga terima uang. Artinya Gamawan juga tahu soal itu," kata hakim Ansyori.

(Baca juga: Diberi Tahu Kemendagri Akan Dapat Rp 78 Miliar, Gamawan Cuma Diam)

Ketua Majelis Hakim Yanto kemudian memberikan perumpamaan terkait hal itu. Yanto kini bertanya kepada saksi lainnya, yakni Sugiharto, selaku mantan Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil.

"Saksi ini asalnya dari mana, usianya berapa?" kata Yanto.

Sugiharto kemudian menjawab bahwa ia berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Usianya kini 59 tahun.

Yanto kemudian melanjutkan pertanyaan kepada Sugiharto. Yanto bertanya apakah Sugiharto pernah mendengar cerita tentang gadis desa tahun 60-70an yang dilamar seorang pria.

"Dulu kan belum modern. Nah, kalau ada gadis dusun dilamar perjaka, kalau gadisnya cuma diam, itu tandanya apa?" kata Yanto sambil bertanya kepada Sugiharto.

(Baca juga: Di Proyek E-KTP, Jatah "Fee" DPR dan Kemendagri Masing-masing Rp 250 Miliar)

Mendengar pertanyaan itu, Sugiharto tanpa basa-basi menjawab bahwa sikap diam seorang gadis dalam perumpamaan itu memaksudkan kesediaan untuk menerima pria yang melamarnya.

"Ya mau," kata Sugiharto.

Tanya jawab itu membuat pengunjung sidang tertawa. Tak terkecuali Setya Novanto yang menyaksikan dari barisan kursi penasihat hukum.

Kompas TV Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.