Polisi Dalami Laporan Ditjen Imigrasi Terkait Permohonan Fiktif Paspor "Online"

Kompas.com - 19/01/2018, 15:42 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Lihat Foto

Tampak aplikasi Antrian Paspor di Google PlayStore bagi pengguna Android yang memungkinkan pemohon paspor mendaftar permohonan paspor secara online. Sistem baru ini meminimalisir antrean pemohon paspor yang biasanya menumpuk di kantor-kantor Imigrasi.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA )

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kelanjutan kasus beras PT IBU di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8). Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (PT IBU) TW sebagai tersangka pascagelar perkara pada Selasa (1/8) malam, dan dijerat dalam kasus dugaan kecurangan dalam memproduksi beras. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, Polri telah menerima laporan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait permohonan fiktif paspor online.

Pihak imigrasi telah berkomunikasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Sekarang sedang didalami oleh penyidik di Direktorat Tindak Pidana Siber," ujar Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Martinus mengatakan, Ditjen Imigrasi menyampaikan bahwa ditemukan puluhan ribu permohonan paspor online yang fiktif.

Polri akan mencari tindak pidana atas perbuatan pelaku dan mendalami motifnya melakukan hal tersebut.

"Kami dalami siapa yang secara masif mengajukan permohonan dengan email email yang berbeda-beda," kata Martinus.

Reno Esnir Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kelanjutan kasus beras PT IBU di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8). Bareskrim Polri menetapkan Direktur Utama PT Indo Beras Unggul (PT IBU) TW sebagai tersangka pascagelar perkara pada Selasa (1/8) malam, dan dijerat dalam kasus dugaan kecurangan dalam memproduksi beras. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/aww/17.

Sebelumnya, Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno mengaku sudah melaporkan permohonan fiktif paspor online ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Seingat saya sudah ada surat yang ditujukan kepada unit siber Bareskrim Polri sebagai bahan laporan," ujar Agung.

Selain ke Bareskrim, Ditjen Imigrasi juga melapor ke Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Sudah kami laporkan dan kami berikan data-data yang kami miliki terkait dengan pemohon fiktif tersebut," kata Agung.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie meminta penegak hukum untuk menelusuri pemohon fiktif paspor online.

Diduga, pemohon fiktif tersebut adalah sindikat yang sengaja ingin mencari keuntungan dari sistem online pembuatan paspor.

"Kami akan kerja sama dengan penegak hukum yang memiliki sistem atau program yang bisa melacak pendaftar fiktif yang mengganggu pendaftaran online," ujar Ronny.

Ditjen Imigrasi mencatat, ada lonjakan permohonan paspor yang signifikan pada 2017. Angkanya mencapai 3,1 juta permohonan atau naik 61.000 permohonan jika dibandingkan 2016.

Setelah ditelusuri, tidak semua permohonan paspor itu benar. Ada lebih dari 72.000 permohonan paspor ternyata fiktif.

Hal ini mengganggu sistem aplikasi antrean paspor, sehingga masyarakat sulit mengajukan permohonan online.

Kompas TV Warga ingin datang untuk mencari informasi seputar Rusun Klapa Village.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.