Merevitalisasi Fungsi Inovasi BUMN RI

"Jika BUMN milik rakyat Indonesia, apa fungsi nyatanya bagi saya?"

JIKA seorang WNI mengajukan pertanyaan di atas, seharusnya kita bisa menjawab terus-terang, terukur, dan tak mengawang-awang. Bila ingin tetap hidup, BUMN atau institusi mana pun adalah buatan manusia di konteks modern mutlak wajibterusberadatasi mengikuti perkembangan zaman.

Di masa serba canggih seperti sekarang, rasanya sulit paling tidak bagi generasi penerus Indonesia untuk mengerti sepenuhnya fungsi BUMN bagi tiap kelas masyarakat.

Coba saja lihat segala gadget dan segala aplikasinya yang kaum muda pegang sehari-hari, hampir tak ada keluaran BUMN, kecuali produk ZTE yang merupakan badan usaha berorientasi profit milik pemerintah China. Meski memberikan pengecualian, produk teknologi tinggi asal China itu tidak bisa sepenuhnya berkolerasi dengan format kepemilikan produsen perusahaan.

Sebaliknya, sebagai korporasi, latar belakang pemerintah di belakang ZTE lebih merupakan anomali dan bukan format umum di antara produsen komoditas inovasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bila melihat sejarah, asal-muasal BUMN di dunia memang lebih berkolerasi dengan cara pemerintah menanggapi perkembangan lingkungan yang publik hadapi, termasuk karena faktor hadirnya teknologi baru.

Di dunia, BUMN bukanlah lembaga yang pemerintah bentuk untuk memicu munculnya inovasi baru. Vaksin, telepon, utilitas arus listrik, pesawat terbang, adalah sebagian temuan di era modern yang meskipun kerap jadi inti bisnis BUMN. Namun, semuanya adalah hasil risetak ademia di rumah sakit, perguruan tinggi, atau instansi swasta.

Kita dapat melihat rumah sakit dan perguruan tinggi melakukan penelitian semata adalah demi memaksimalkan peran publik masing-masing. Adapun tujuan swasta menjalankan riset adalah mentransformasikan temuannya terutama bagi kepentingan operasi bisnis sendiri.

Di lain pihak, dengan sifat BUMN yang mengantongi dua dimensi menjalankan suatu sistem produksi dan melayani publik di luar diri mereka sendiri, riset ilmu pengetahuan di entitas ini pun bisa kita artikan sebagai upaya mereka mengembangkan kapabilitas fungsi diri dalam masyarakat.

Di konteks  negara berkembang yang upaya industrialisasinya sering menghalangi masalah kendala hambatan akses ke permodalan, menjadikan BUMN berinovasi nilainya makin vital.

Dalam kondisi memiliki modal lebih kecil, dibanding koleganya di negara maju, perusahaan swasta di negara berkembang akan lebih memilih menggunakan pengetahuan dan teknologi impor daripada menanggung risiko kegagalan riset mandiri.

Akibatnya, tanpa memberikan tugas inovasi bagi BUMN, sektor produksi di negara berkembang punya peluang lebih kecil belajar menjadi pemimpin kompetisi atau bahkan sekadar menjadi pengekor perkembangan teknologi.

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa penguasaan teknologi rendah berakibat suatu masyarakat tak mampu mendiversifikasikan sektor produksinya. Pada akhirnya mereka jatuh ke perangkap masyarakat berpenghasilan menengah (middle income trap) alias gagal mencapai cita-cita jadi makmur bersama.

Untuk itu, kita perlu mencermati bagaimana negara lain memicu kemampuan riset BUMN mereka.