Empat Lembaga Akan Awasi Berita dan Iklan Kampanye di Media

Kompas.com - 10/01/2018, 14:35 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers akan membentuk gugus tugas pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye di seluruh platform media, Jakarta, Rabu (10/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIBadan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers akan membentuk gugus tugas pengawasan pemberitaan dan iklan kampanye di seluruh platform media, Jakarta, Rabu (10/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat lembaga akan membentuk gugus tugas (task force) untuk mengawasi kampanye politik di berbagai media mulai dari media cetak, media penyiaran, media elektronik, serta media daring.

Keempat lembaga tersebut yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum RI ( Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Pers.

"Empat lembaga sudah bersepakat untuk melakukan kerja sama atau membentuk gugus tugas pengawasan media dalam konteks pemilu, terutama saat proses kampanye berlangsung," ucap anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Baca juga : Khofifah: Kalau Ada yang Kampanye Hitam, Biarlah Shadow Boxing

Lebih lanjut, dia mengatakan, dalam waktu dekat keempat lembaga akan menandatangani nota kesepahaman kerja sama pengawasan media. Sesuai dengan Peraturan KPU, pengawasan kampanye di media akan dilakukan pada masa kampanye, yakni tiga hari setelah penetapan 17 Februari 2018.

Afifuddin mengatakan, pertemuan keempat lembaga pada hari ini adalah pertemuan pertama. Banyak hal yang diperdebatkan, termasuk mengenai kampanye partai politik di media penyiaran sebelum masa kampanye berlangsung.

"Itu yang tadi kami perdebatkan. Tadi kami baru brainstorming, pertemuan perdana," kata Afifuddin.

Dalam kesempatan sama, anggora KPI Pusat Nuning Rodiyah meminta seluruh lembaga penyiaran untuk menanyangkan pemberitaan, program siaran dan iklan kampanye secara adil, berimbang, dan independen. Hal demikian, kata Nuning, akan sangat membantu penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang demokratis.

Baca juga : Kominfo Ikut Awasi Konten Kampanye Hitam di Media Sosial

"Sekali lagi kami minta dukungan media untuk selalu menyiarkan pemberitaan yang berimbang, tidak mengandung unsur framing dan juga menjaga independensi lembaga penyiaran masing-masing," kata Nuning.

Sementara itu, anggota KPI lainnya Ubaidillah berharap agar pengalaman pilkada sebelumnya yang dipenuhi dengan pemberitaan berbau sentimen suku, agama, dan ras tidak terulang di pilkada 2018 dan pemilu 2019.

"Salah satu yang kita pahami bersama dalam pertemuan tadi, keempat lembaga akan bekerja dalam perspektif yang progresif. Sehingga upaya-upaya menegakkan PKPU dan Perbawaslu akan kita laksanakan secara progresif dalam rangka menjamin proses kampanye, khususnya penyiaran dan pemberitaan itu berkeadilan dan mengedukasi pemilih," imbuh komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X