Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Akhir 2017, Kader Bela Negara Capai 74,3 Juta Orang

Kompas.com - 29/12/2017, 20:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun ketiganya, Indonesia sudah berhasil mencetak 74,3 juta kader bela negara. Staf Ahli Bidang Ekonomi Menteri Pertahanan, Bondan Tiara menyampaikan, Kemenhan akan terus meningkatkan jumlah partisipannya.

"Salah satu program yang menjadi andalan juga di Kementerian Pertahanan. Kami sudah mencapai angka sekitar 74 jutaan kader bela negara yang akan terus kami maintain," ujar Tiara dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Bondan Tiara menambahkan, sesuai prediksi Bank Dunia, Indonesia berpotensi masuk ke tujuh besar ekonomi dunia. Kondisi tersebut akan membuat sekitar 78 persen masyarakat Indonesia berada di golongan menengah.

Upaya berbagai negara untuk menginterupsi potensi tersebut sangat besar, misalnya lewat penyelusupan ideologi. Kader-kader bela negara diharapkan bisa menyadari adanya potensi ancaman tersebut.

"(Ancaman) dalam bentuk apapun. Kita sadar jangan sampai kita diadu domba sama pihak asing. Demikian banyak berita yang deras, yang bisa mengadu domba anak bangsa. Mulai isu agama, ras," tuturnya.

(Baca juga: Mendagri: Bela Negara Bukan Pegang Senjata, tetapi Wawasan Kebangsaan)

Sehingga, jika potensi ancaman tersebut muncul, para kader bela negara tak akan ikut menyebarkan ancaman tersebut melainkan menghentikannya.

"Jadi bukan angkat senjata tapi sadar kalau sesuatu akan menghancurkan bangsa ini, kita stop mulai dari diri sendiri," kata Bondan Tiara.

Kompas TV Apel kebangsaan bela negara FKPPI Sabtu (9/12) pagi berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com