Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/12/2017, 11:06 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suksesnya penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada profesionalitas dan netralitas penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu RI).

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil memberikan sejumlah catatan yang harus diperhatikan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.

Pertama, KPU dan Bawaslu harus bisa membagi konsentrasi atas dua pesta demokrasi yang berjalan dalam waktu berdekatan yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.  

Baca juga: Jumlah Pemilih Potensial Pilkada Serentak 2018 Capai 160 Juta Jiwa

"Dua-duanya sama pentingnya. KPU dan Bawaslu harus bisa membagi fokus mereka," kata Fadli kepada Kompas.com, Selasa (26/12/2017).

Kedua, KPU dan Bawaslu harus memiliki strategi untuk pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Sebab, menjaga profesionalitas dan netralitas merupakan tantangan besar.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil seusai acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).
"Dengan beriringannya tahapan dua event pemilu ini, KPU dan Bawaslu harus punya perencanaan dan strategi supervisi yang mumpuni," lanjut Fadli.

Ia mengatakan, seluruh anggota KPU dan Bawaslu harus benar-benar mengawal dengan baik setiap tahapan pelaksanaan pemilu di daerah.

Ketiga, khusus untuk Pilkada Serentak 2018, perlu diperhatikan soal anggaran penyelenggaraan pemilu, baik anggaran untuk KPU maupun Bawaslu.

"Anggaran Pilkada ini mesti dicek dan dipastikan oleh KPU dan Bawaslu. Mulai dari ketercukupannya, sampai pencairannya," ujar Fadli.

Anggaran penyelenggaran Pilkada ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, menurut dia, potensi masalah juga akan sangat beragam.

"Salah satunya keterlambatan pencairan. Ini problem berulang sejak Pilkada 2015," kata Fadli.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2018, Wakapolda Jateng Sebut Semua Daerah Rawan Keamanan

Pada Pilkada 2015, ada tiga daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran pilkada bahkan hingga H-3 pemungutan suara.

Fadli mengatakan, molornya pencairan anggaran akan berdampak pada tahapan Pilkada itu sendiri.

Umumnya, mekanisme pencairan anggaran di daerah yang menggelar Pilkada terbagi menjadi dua atau tiga termin. Oleh karena itu, momentum pencairan anggaran ini harus dipastikan agar tidak terlambat.

"Jangan sampai anggarannya habis, baru pencairan diurus oleh KPU-nya," kata Fadli.

Kompas TV Menjelang tahun politik Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah gara-gara beda pilihan dalam Pilkada.

http://properti.kompas.com/read/2017/12/19/172744221/presiden-jokowi-resmikan-tol-surabaya-mojokerto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com