Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Perhimpunan Pelajar Indonesia
PPI

Perhimpunan Pelajar Indonesia (www.ppidunia.org)

Ekonomi Digital, Bisnis Transportasi, dan Upaya Menekan Ego Sektoral

Kompas.com - 24/12/2017, 21:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

KETIKA berbicara tentang sistem transportasi, kebanyakan kita hanya fokus pada salah satu aspek, khususnya transportasi darat. Secara umum kita ketahui bahwa pengguna transportasi darat mendominasi dibandingkan transportasi laut maupun udara. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada 2015 mencapai 121,39 juta unit. Peningkatan jumlah pengguna transportasi darat khususnya kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang bersifat eksponensial.

Untuk jumlah pengguna jasa kereta api 296,1 juta orang. Sedangkan dari aspek transportasi udara pada tahun 2015 jumlah penumpang domestik mencapai 62 juta orang atau naik 15,96 persen, dengan jumlah penumpang internasional mencapai 12,4 juta orang atau naik 0,32 persen.

Jumlah penumpang angkutan laut mencapai 13,6 juta orang atau naik 14,13 persen, dengan jumlah barang yang diangkut naik 3,97 persen atau mencapai 216 juta ton.


Pembangunan infrastruktur transportasi

Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai terobosan pembangunan infrastruktur transportasi selama 3 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembangunan transportasi yang diprioritaskan untuk wilayah-wilayah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menekan disparitas harga.

Program seperti tol laut dan pembangunan bandara-bandara baru dilakukan untuk mewujudkan konektivitas, pemerataan kesejahteraan, dan ekonomi yang berkeadilan.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Pembangunan infrastruktur transportasi menunjang pembangunan ekonomi sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai penghubung distribusi ekonomi, politik, dan sosial budaya tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan perekonomian dapat terhambat.

Keberadaan transportasi mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana.

Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.ANTARA FOTO/IDHAD ZAKARIA Sejumlah tukang ojek, taksi, dan angkutan kota konvensional, melakukan unjuk rasa menolak keberadaan transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10/2017). Para pekerja transportasi konvensional yang tergabung dalam Forum Transportasi Banyumas (FORTAS), melakukan mogok dan unjuk rasa menuntut agar Pemkab Banyumas mengeluarkan aturan yang melarang keberadaan transportasi online.
Selain itu, dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas transportasi nasional.

Sektor transportasi mempunyai peran yang strategis sehingga harus dapat menjalin konektivitas antarpulau dan mampu mewujudkan aksesibilitas ke seluruh wilayah Tanah Air Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.


Strategi pemerintah

Namun perlu kita ketahui bahwa, sebaik-baik apapun pembangunan infrastruktur, di sisi lain jika peningkatan pengguna kendaraan pribadi tidak ditekan jumlahnya maka tidak akan memberikan dampak positif. 

Jika kita berpikir secara logika, luas wilayah tidak akan pernah bertambah, jika dijejali secara terus-menerus oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi, maka pembangunan infrastruktur tersebut tentu tidak memberikan nilai tambah. Justru akan terjadi kepadatan dan kemacetan di mana- mana.

Untuk itu, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Di sisi lain animo masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi publik pun perlu ditumbuh kembangkan.

Tujuannya, kultur masyarakat selama ini yang lebih mementingkan ego dalam menggunakan kendaraan pribadi, dapat dikurangi secara perlahan, seiring dengan meningkatnya animo menggunakan transportasi publik khususnya transportasi darat.


Perkembangan teknologi

Di sisi lain, aspek bisnis khususnya, perkembangan transportasi umum berbasis aplikasi atau online dapat membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Sebab, pertumbuhan ekonomi bisa ditopang oleh sektor yang kini semakin berkembang dalam penyerapan tenaga kerja.

Hal ini terlihat dari data yang dirilis oleh AlphaBeta pada tahun 2017, yang menunjukkan sekitar 43 persen dari mitra pengemudi Uber yang disurvei, sebelumnya tidak punya pekerjaan.

Jumlah tersebut semakin tergambarkan dari hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir, yang menyatakan sektor yang melakukan perluasan kesempatan kerja berasal dari sektor transportasi.

Selain meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan menjadi penyerap angka tenaga kerja yang cukup signifikan, adanya transportasi online juga telah menciptakan efisiensi yang ujungnya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun, perjalanan ekonomi digital di lndonesia yang belum dipandu oleh sebuah grand design yang mengatur bidang ini secara menyeluruh, mengancam terjadinya polemik akan sektor ini.

Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya gejolak yang terjadi pada transportasi online dan konvensional yang terjadi akhir-akhir ini Sejauh ini kebijakan yang ditempuh masih bersifat parsial dan hanya fokus terhadap subsektor tertentu.

Sejumlah armada taksi online dari Grab yang telah bergabung dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) saat peresmian operasional transportasi online di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (23/10/2017). Armada yang boleh beroperasi secara resmi ini wajib berstiker, menjalani uji KIR, dan pengemudinya punya SIM A Umum. KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Sejumlah armada taksi online dari Grab yang telah bergabung dengan Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol) saat peresmian operasional transportasi online di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (23/10/2017). Armada yang boleh beroperasi secara resmi ini wajib berstiker, menjalani uji KIR, dan pengemudinya punya SIM A Umum.
Jika hal ini dibiarkan, tentu Indonesia akan kehilangan manfaat yang luas dari perkembangan ekonomi digital ini. Sekaligus berpotensi menimbulkan polemik dan ketidakseimbangan dalam perkembangan ekonomi digital.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu grand design yang dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan agar hadirnya ekonomi digital dapat bermanfaat secara optimal bagi upaya mewujudkan kesejahteraan.

Kolaborasi antar stakeholder

Jika melihat realitas di atas, maka pentingnya kolaborasi sistem antara pengguna jasa transportasi, otoritas atau operator penyedia jasa dan pemerintah dalam hal regulasi. Tidak hanya pada sektor transportasi darat.

Sistem transportasi laut pun, perlu membuat grand design terkait sistem kolaborasi tersebut. Sebagai contoh bagaiman proses pengiriman barang melalui jalur tol laut.

Jika kita bisa memanfaatkan kemajuan sistem IT, maka seluruh stakeholder dapat dengan mudah mengakses data bersama. Pengguna jasa transportasi laut yang akan berinvestasi pun akan sangat dibutuhkan.

Jika secara konvensional sudah banyak di beberapa daerah Indonesia yang telah membangun sistem pelayanan terpadu satu pintu, begitu pula para port authority-nya. Namun sayangnya, masih ada beberapa yang membangun sistem tersebut secara sendiri–sendiri dan mementingkan ego sektoralnya.

Memang harus diakui tidak mudah, tapi jika negara-negara seperti Jepang, Taiwan, dan lainnya bisa. Maka Indonesia harus dan pasti bisa!

Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung.

L Tri Wijaya N Kusuma
Ph.D Student - Data & Knowledge Management
Institute of Industrial Management, NCU Taiwan
Ketua PPI Taiwan (ppidunia.org)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com