Bantu Stabilkan Harga Bahan Pokok, Satgas Pangan Cek ke Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto mempersiapkan langkah-langkah untuk menstabilkan harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Di tingkat pusat, kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder pangan terus dilakukan oleh Bareskrim, khususnya Direktorat Tindak Pidana Khusus. Sementara di daerah, oleh Direktorat Kriminal Khusus," ujar Ari melalui keterangan persnya, Senin (11/12/2017).

Kerja sama dan koordinasi tersebut penting demi memperoleh data dan informasi awal terkait pangan.

Ari juga telah menerbitkan pedoman melalui petunjuk arahan ke kepala satuan wilayah se-Indonesia dalam bentuk surat telegram. Pedoman itu terkait pengendalian harga bahan pokok di wilayah masing-masing.

Baca juga : Libur Natal dan Tahun Baru, Jumlah Pemudik Jalur Darat Diprediksi Menurun

"Untuk itu, para direktur kriminal khusus di tiap Polda memedomani seluruh petunjuk. Termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pangan," ujar Ari.

Ari menambahkan, saat ini satgas di daerah masih terus mengecek harga bahan pokok dengan terjun langsung ke pasar. Pengecekan itu dengan tujuan mengidentifikasi secara dini potensi kejahatan pangan, terutama bahan pokok.

Satgas sekaligus mengecek jalur-jalur distribusi bahan pokok di daerahnya masing-masing.

"Tujuannya agar memahami cara mengatasi masalah jika terjadi fluktuasi harga bahan pokok," ujar dia.

Baca juga : Jelang Natal, Kemenhub Periksa Angkutan Barang

Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri, hingga tanggal 9 Desember 2017, Satgas Pangan Polri telah melakukan penegakan hukum sebanyak 351 kasus. Rinciannya, 155 kasus terkait dengan bahan pokok dan 196 kasus diluar bahan pokok.

Hasil selama 4 tahun terakhir, lanjut Ari, inflasi di Indonesia, khususnya dampak dari penegakan hukum, berimplikasi positif.

"Penegakan hukum harus bisa memberikan dampak yang baik. Agar tercipta juga tata niaga pangan yang baik. Jadi, bukan sekadar membawa tersangka pangan ke Pengadilan saja. Tapi juga memberikan manfaat dan perbaikan di wilayah masing-masing.  Intinya, penegakan hukum itu justru mesti memastikan jangan sampai ada pihak yang bermain," ujar Ari.

Ari sekaligus mengingatkan satgas pangan di daerah untuk selalu berkoordinasi dengan Baresrim Polri dalam hal penegakan hukum.

"Instruksinya sudah sangat jelas, setiap penegakan hukum yang akan dilakukan oleh satuan tugas di daerah terutama terkait dengan bahan pokok strategis, dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Dittipideksus Bareskrim. Baik dalam tahap penyelidikannya dan sebelum dilakukan penyidikan atau upaya paksa lainnya," ujar dia.