Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Golkar Tak Main-main soal Pergantian Ketua DPR

Kompas.com - 08/12/2017, 22:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P, Junimart Girsang, meminta Partai Golkar serius dalam menentukan ketua DPR pengganti Setya Novanto bila nantinya ada pergantian.

Ia menyadari, posisi ketua DPR memang menjadi hak Fraksi Partai Golkar. Namun, jika sosoknya sudah tersangkut hukum, hal itu  akan memperburuk citra DPR.

Karena itu, Junimart meminta Golkar menunjuk sosok yang tepat sebagai pengganti Novanto.

"Pilihlah ketua yang betul. Tidak seperti selama ini," kata Junimart dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

"Kami sih enggak terganggu, tapi agak-agak lucu saja. Ketua mundur, masuk yang satu, yang mundur ketua lagi. Setelah ini kami sudah tahu, setelah ini enggak tahu," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tidak bisa asal menunjuk anggota fraksinya untuk duduk di kursi Ketua DPR.

Junimart mengatakan, jika kembali salah memilih orang, seluruh anggota DPR kembali akan dicap negatif oleh publik.

(Baca juga: "Persepsi Mayoritas Rakyat Indonesia Ketua DPR Harus Diganti")

Politisi PDI-P itu menambahkan, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang perlu dijaga marwahnya oleh setiap anggota dan pimpinannya.

"Jangan sampai jadi main-mainan di masyarakat juga ini. Saya secara pribadi dan fraksi kami tidak merasa terganggu. Kami hanya menyampaikan fakta yang ada ke publik, inilah fakta itu," ujar Junimart.

"Tapi tolonglah supaya DPR juga tidak menjadi barang mainan di luar, tidak menjadi bahan cemoohan di luar karena perilaku orang-orangnya," kata dia.

Kompas TV Selama poses hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, selama itu pula Setya Novanto masih akan mendapat gaji ataupun tunjangan dari DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com