Populer Kompas.com: LPJ RT/RW, Surat Edaran di Rajeg, dan Masalah Yerusalem

Kompas.com - 08/12/2017, 07:29 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (7/12/2017).
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dana operasional RT/RW cukup disampaikan kepada warga. Selain itu, Anies meminta agar dana tersebut diberikan setiap bulan pada tanggal 10.

Berita mengenai kebijakan baru di DKI Jakarta itu menjadi salah satu artikel terpopuler Kompas.com sepanjang Kamis (7/12/2017).

Selain itu, ada sejumlah artikel lain yang menarik perhatian pembaca, di antaranya soal surat edaran kontroversial tentang aturan kegiatan warga non-Muslim di Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Berikut ringkasan artikel-artikel terpopuler Kompas.com kemarin.


LPJ disederhanakan

Anies Baswedan mengatakan, ada 33.139 RT/RW di Jakarta sehingga akan sulit mengawasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) semua RT/RW tersebut. Karena itu, LPJ akan disederhanakan dan cukup dilaporkan kepada warga setempat.

Pertanggungjawaban itu dilaporkan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan dalam forum musyawarah RT/RW.

"Kami ingin pertanggungjawaban itu disampaikan kepada orang-orang yang memang memilih mereka. Toh kegiatannya adalah kegiatan di kampung. RT/RW bukan ditunjuk oleh Pemprov, tapi mereka hasil pilihan warga," kata Anies.

Baca juga:
- Anies: LPJ RT/RW Ada, Singkat Sekali, Laporannya ke Warga
- Anies: Kalau Dilaporkan, Ada 33.000 RT Gimana Mengawasinya Coba?
- Baca juga : Anies: Kelurahan Paling Lambat Transfer Operasional RT/RW Tiap Tanggal 10

Surat edaran di Rajeg

Sebuah foto salinan surat edaran di RW 06 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi pembicaraan di media sosial. Surat edaran itu berisikan aturan dan ketentuan penyelenggaraan kegiatan bagi warga non-Muslim di sana.

Kapolresta Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, surat itu memang ada, tetapi berupa rancangan dan hanya untuk kalangan pengurus RT/RW. Surat itu belum berlaku dan statusnya sekarang tidak akan diberlakukan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X