Marsekal Hadi Diminta Mengevaluasi MoU yang Tak Sejalan UU TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diharapkan menghentikan kebijakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang tidak sejalan dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kebijakan yang dimaksud adalah MoU TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sama sekali tak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi TNI sebagai lembaga pertahanan negara.

"Panglima TNI yang baru perlu mengevaluasi kebijakan lama yang enggak sejalan dengan UU TNI, yakni maraknya MoU TNI dengan institusi lain," kata Direktur Imparsial Al Araf kepada Kompas.com, Senin (4/12/2017).

Imparsial mencatat, ada 30 MoU antara TNI dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan UU TNI. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indonesia.

Dimas Jarot Bayu Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jakarta, Senin (5/12/2016).

"Perlu dicatat bahwa MoU TNI dengan institusi lain menyangkut tugas pokok dan fungsi di luar perang harus melalui keputusan presiden. Maka dari itu, sekali lagi, Panglima TNI yang baru harus mengevaluasinya," ujar Al Araf.

Hadi Tjahjanto, lanjut Al Araf, lebih baik fokus menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara yang berubah seiring pergantian zaman.

(Baca juga : Tiga Pertimbangan Jokowi Calonkan Marsekal Hadi Jadi Panglima TNI)

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah menetapkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi ini, lanjut dia, seharusnya menggeser orientasi pertahanan Indonesia dibanding dengan sebelumnya.

"Orientasi pertahanan harus digeser dari darat ke laut dan udara. Karena itu perlu mengedepankan kekuatan di TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara tanpa meninggalkan TNI Angkatan Darat. Bentuknya adalah dengan keberpihakan postur anggaran," ujar dia.

Diberitakan, Presiden Jokowi telah memutuskan sosok Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Benar, Presiden sudah mengusulkan kepada DPR RI nama calon Panglima TNI, yaitu KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada Kompas.com, Senin.

Presiden Jokowi pun sudah mengirimkan surat usulan tersebut ke DPR RI, Senin pagi ini. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sendiri yang mengantarkan surat tersebut ke pimpinan DPR.

"Surat tersebut, pagi ini, disampaikan oleh Mensesneg Pratikno ke DPR," ujar Johan.