Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Kritik Jokowi yang Tak Hadiri Reuni Alumni 212

Kompas.com - 02/12/2017, 14:05 WIB
Ridwan Aji Pitoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak hadir dalam Reuni Alumni 212 di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Fahri yang diundang mewakili DPR mengatakan, Jokowi seharusnya hadir agar tidak menjadi preseden buruk.

"Jadi mungkin ini himbauan terakhir kepada Pak Jokowi bahwa dia harus menyatukan denyut dan iramanya dengan ulama dan umat Islam supaya dia tidak menjadi sesuatu yang dipandang oleh masyarakat memiliki masalah persoalan dengan umat," ucap Fahri kepada wartawan selepas berpidato.

(Baca juga : Amien Rais hingga Anies Baswedan Hadiri Reuni 212 di Monas)

Fahri menambahkan, Jokowi sudah sepatutnya datang dalam acara tersebut karena diundang. Ia mempertanyakan mengapa Jokowi kerap menghadiri acara yang diundang oleh puluhan orang, tetapi untuk kegiatan ini dia tidak datang.

Terlebih, lanjut Fahri, Jokowi juga merupakan alumni 212.

Fahri juga menilai Jokowi mesti berterima kasih kepada alumni 212 lainnya karena telah menjalankan aksi damai tahun lalu.

(Baca juga : Jokowi Resmikan 4 Venue Olahraga GBK Senayan)

"Kalau dia Presiden kita kan enggak perlu takut, datang dan ngomong begitu," jelas Fahri.

Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya telah mengundang Presiden Jokowi, tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada agenda lainnya.

"Ya sebenarnya kita undang beliau. Kan beliau alumni juga, turut hadir kemarin. Jadi semua alumni kita undang. Cuma karena beliau ada kesibukan jadi tidak hadir ya," pungkas Slamet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com