Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Urutan Kedua Cawapres, Demokrat Anggap Anak SBY Layak Jadi Pemimpin

Kompas.com - 28/11/2017, 20:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Demokrat Putu Supadma Rudana menilai figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tepat untuk memimpin Indonesia ke depan.

Hal itu disampaikan Putu menanggapi rilis survei Poltracking Indonesia yang menempatkan AHY berada di posisi kedua untuk cawapres pendamping Presiden Jokowi dengan elektabilitas 16 persen.

Terlebih, kata Putu, putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah berkeliling Indonesia untuk menyampaikan gagasanya mengenai Indonesia. Ia menuturkan AHY merupakan tokoh independen meskipun dekat dengan Partai Demokrat.

"Kita melihat bahwa figur AHY ini sangat tepat juga untuk memimpin Indonesia ke depan terlepas dari tahun berapa ya," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (28/11/2017).

Baca juga : Survei Poltracking: Gatot dan AHY, Dua Teratas untuk Pendamping Jokowi

Selain itu, Putu menuturkan hasil survei AHY di atas Partai Demokrat yang dalam rilis survei yang sama, hanya sebesar 4,2 persen.

Ia berharap Demokrat ke depan segera mendeklarasikan AHY sebagai figur yang pantas didorong untuk pemimpin masa depan.

"Harapan saya, saya ingin ke depan harusnya Demokrat berani menyatakan bahwa inilah figur kita kedepan," katanya.

Sebelumnya, hasil survei nasional Poltracking Indonesia menyebutkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai oleh publik sebagai figur yang paling tepat mendampingi Joko Widodo di Pemilu 2019.

Baca juga : Di Posisi Kedua Sebagai Cawapres dalam Survei, AHY Tak Peduli

Pada simulasi tujuh kandidat calon wakil presiden untuk Jokowi, Gatot menempati posisi teratas dengan 16,4 persen, sedangkan Agus menempel ketat di posisi kedua dengan 16 persen.

Adapun kandidat-kandidat cawapres Jokowi turut disimulasikan oleh Poltracking mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menjadi petahana pada Pemilu 2019.

"Dua kandidat tertinggi ini memiliki gap elektabilitas 0,4 persen," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR dalam paparannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com