Wiranto Minta Aparat Musyawarah dengan Kelompok Bersenjata yang Tahan 1.300 Warga di Papua

Kompas.com - 09/11/2017, 13:52 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.Fabian Januarius Kuwado Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aparat keamanan menggunakan cara persuasif menyikapi adanya kelompok bersenjata yang menahan sekitar 1.300 orang keluar dari dua desa di Mimika, Papua.

"Sekarang sudah kami minta supaya Kapolda, Pangdam di Papua, terutama di Timika, segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Wiranto meminta aparat kepolisian ataupun TNI untuk tidak memancing situasi di lapangan menjadi lebih panas.

Pemerintah ingin agar masalah ini diselesaikan dengan cara-cara yang damai.

(Baca juga: Kelompok Bersenjata di Papua Tahan 1.300 Warga)

"Semua masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tidak ada serang-menyerang, tidak ada tuduh-menuduh, tidak ada konflik, kan, begitu keinginan kita," kata mantan Panglima ABRI ini.

Apabila langkah persuasif tak bisa dipakai untuk menangani masalah ini, barulah aparat keamanan melakukan tindakan tegas.

"Bukan kemudian lalu kita menoleransi atau membiarkan warga tertentu kemudian mengancam, menyandera. Kalau itu dilakukan terhadap warga negara lain kita tidak bisa," ucap Wiranto.

Namun, Wiranto tak mau mengungkapkan kepada media langkah-langkah persuasif dan tindakan tegas apa saja yang dilakukan aparat keamanan setempat.

"Langkah-langkah tidak bisa diumumkan di sini. Langkah yang terbaik apa, sudah ada konsepnya," katanya.

"Kami sudah komunikasi dengan Kapolda di sana, Pangdam, tentunya dengan aparat-aparat keamanan lain di sana. Tentunya supaya dapat diselesaikan dengan baik tanpa kegaduhan, kita kan inginkan begitu," tambahnya.

Setidaknya ada 1.300 orang dari dua desa, yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata.

Hal itu diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar, Kamis (9/11/2017), saat dihubungi melalui ponselnya menyikapi isu penyekapan terhadap ratusan warga yang tinggal di sekitar area Freeport yang dilakukan kelompok bersenjata.

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan, saat ini Polri bersama unsur TNI berupaya melakukan langkah-langkah persuasif dan preventif agar masyarakat bisa terbebas dari intimidasi dan ancaman kelompok bersenjata.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


PenulisIhsanuddin
EditorDiamanty Meiliana
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X