Bahas Banjir, Jokowi dan Anies-Sandi Bahas Sodetan Ciliwung hingga Waduk Ciawi

Kompas.com - 26/10/2017, 14:05 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan banjir di Jakarta menjadi salah satu topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kemarin, Rabu (26/10/2017).

Salah satu yang dibicarakan Jokowi dan Anies-Sandi adalah masih ada proyek infrastruktur untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih belum rampung, yakni sodetan Ciliwung di Jakarta Timur.

Presiden menginstruksikan Anies-Sandi untuk segera menindaklanjuti pembebasan lahan.

"Sodetan terowongan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur masih ada satu, dua (bidang lahan) yang belum bebas. Itu saya perintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya. Karena itu akan mengurangi banjir di Jakarta," ujar Jokowi di JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Diketahui, masih ada sekitar 1,2 kilometer persegi lahan di dekat Jalan Otto Iskandardinata hingga Kali Ciliwung yang hingga saat ini belum dapat dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Baca juga: Bertemu Jokowi, Anies-Sandi Bicarakan MRT, LRT, hingga Kampung Kumuh)

Padahal, jika lahan tersebut dibebaskan, volume air berlebih di Kali Ciliwung akan ditarik ke Kanal Banjir Timur sehingga bebannya jadi berkurang. Hal itu tentu mencegah banjir di pusat kota.

"Jika Ciliwung meluap, itu (sodetan Ciliwung) bisa dibuka. Airnya akan meluncur ke Kanal Banjir Timur. Itu yang saya sampaikan (kepada Anies-Sandi)," ujar Jokowi.

Selain proyek sodetan Ciliwung, Jokowi dan Anies-Sandi juga membicarakan soal rencana pembangunan Waduk Ciawi.

Saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, proyek itu sempat ingin dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, tidak terlaksana karena pembebasan lahan.

Kini, proyek itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Jokowi berharap, Pemprov DKI saat ini ikut 'cawe-cawe' di dalam proyek pencegahan banjir tersebut.

"Kita akan terus memperbaiki apa yang belum baik sehingga ini segera dikerjakan," ujar Jokowi.

(Baca juga: Momen Lucu Saat Jusuf Kalla Menanyakan Sepatu Anies-Sandi)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X