Bahas Banjir, Jokowi dan Anies-Sandi Bahas Sodetan Ciliwung hingga Waduk Ciawi

Kompas.com - 26/10/2017, 14:05 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanPresiden Joko Widodo bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan banjir di Jakarta menjadi salah satu topik pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kemarin, Rabu (26/10/2017).

Salah satu yang dibicarakan Jokowi dan Anies-Sandi adalah masih ada proyek infrastruktur untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta yang sampai saat ini masih belum rampung, yakni sodetan Ciliwung di Jakarta Timur.

Presiden menginstruksikan Anies-Sandi untuk segera menindaklanjuti pembebasan lahan.

"Sodetan terowongan dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur masih ada satu, dua (bidang lahan) yang belum bebas. Itu saya perintahkan untuk segera ditindaklanjuti pembebasannya. Karena itu akan mengurangi banjir di Jakarta," ujar Jokowi di JIExpo, Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2017).

Diketahui, masih ada sekitar 1,2 kilometer persegi lahan di dekat Jalan Otto Iskandardinata hingga Kali Ciliwung yang hingga saat ini belum dapat dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(Baca juga: Bertemu Jokowi, Anies-Sandi Bicarakan MRT, LRT, hingga Kampung Kumuh)

Padahal, jika lahan tersebut dibebaskan, volume air berlebih di Kali Ciliwung akan ditarik ke Kanal Banjir Timur sehingga bebannya jadi berkurang. Hal itu tentu mencegah banjir di pusat kota.

"Jika Ciliwung meluap, itu (sodetan Ciliwung) bisa dibuka. Airnya akan meluncur ke Kanal Banjir Timur. Itu yang saya sampaikan (kepada Anies-Sandi)," ujar Jokowi.

Selain proyek sodetan Ciliwung, Jokowi dan Anies-Sandi juga membicarakan soal rencana pembangunan Waduk Ciawi.

Saat Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, proyek itu sempat ingin dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, tidak terlaksana karena pembebasan lahan.

Kini, proyek itu diambil alih oleh pemerintah pusat. Jokowi berharap, Pemprov DKI saat ini ikut 'cawe-cawe' di dalam proyek pencegahan banjir tersebut.

"Kita akan terus memperbaiki apa yang belum baik sehingga ini segera dikerjakan," ujar Jokowi.

(Baca juga: Momen Lucu Saat Jusuf Kalla Menanyakan Sepatu Anies-Sandi)

Instruksinya kepada Anies-Sandi tersebut, lanjut Jokowi, merupakan bentuk komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Apalagi, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jelas tertulis bahwa dirinya sebagai Presiden bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintah dari pusat hingga di daerah.

"Di Undang-Undang Pemda jelas bahwa tanggung jawab pengawasan serta pembinaan, tanggung jawab akhir, itu ada di Presiden. Jelas," ujar Jokowi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Kuasa Hukum Novel Baswedan Akan Laporkan Politikus PDI-P ke Polisi

Nasional
Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Cerita Hidayat Nur Wahid Saat PKS Berkoalisi dengan PDS...

Nasional
Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X