Kompas.com - 25/10/2017, 06:06 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, hingga saat ini sudah enam partai yang mengadu ke pihaknya setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pendaftaran untuk mengikuti Pemilihan Umum 2019.

Adapun enam partai itu adalah Partai Idaman, Partai Rakyat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bhinneka Indonesia.

"Sudah enam partai yang mengadu ke Bawaslu RI. Kami akan teliti dan kami akan kaji," kata Abhan kepada wartawan usai meresmikan pusat pengawasan partisipatif Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kota Kupang, Selasa (24/10/2017).

Menurut dia, aduan itu akan diselesaikan dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi atau akan dijadikan sebuah proses sengketa.

(Baca juga: Bawaslu: Laporan Partai Idaman tentang Pelanggaran Administrasi Belum Lengkap)

Abhan melanjutkan, kewajiban Bawaslu saat ini adalah menyelesaikan permasalahan itu. Namun, Abhan belum dapat menjelaskan secara detail mengenai langkah apa yang akan diambil Bawaslu.

"Kemarin tiga partai yang mengadu dan hari ini ada tiga partai lagi yang mengadu. Nanti, besok kami akan melihat aduan mereka seperti apa," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 13 partai politik dinyatakan belum memenuhi syarat administrasi pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum.

Adapun, anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hal terpenting dalam penanganan dugaan pelanggaran administrasi adalah pembuktian kebenaran dari fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor.

"Kemudian kami akan menghubungkan antara fakta dengan pengaturan Undang-undang (7/2017) maupun PKPU (11/2017)," kata Ratna di Jakarta, Selasa (24/10/2017).

(Baca juga: Bawaslu Utamakan Hak Konstitusional Calon Peserta Pemilu)

"Namun prinsip dasar, peraturan teknis tidak boleh mengalahkan peraturan yang bersifat umum, yaitu Undang-Undang, karena konsep-konsep dasar perlindungan hak asasi calon peserta pemilu itu kan ada di dalam Undang-Undang," ujar dia.

Ratna juga mengatakan, partai-partai politik yang berencana mengadukan dugaan pelanggaran administrasi diberi kesempatan hingga Kamis (26/10/2017), untuk mengajukan laporan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kompas TV Sebanyak 13 Parpol yang telah mendaftar ke KPU terancam tak bisa ikut Pemilu 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Seimbangkan Ekologi dan Ekonomi, Kementerian KP Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan di Asia Tenggara

Nasional
Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Hadiri Festival Kopi Tanah Air, Puan Ajak Kader PDI-P Bawa RI Jadi Juara Kopi Dunia

Nasional
LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

LPI Dompet Dhuafa Minta Lulusan SMART Ekselensia Mampu Jawab Tantangan Bangsa

Nasional
Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Berduka atas Wafatnya Buya Syafii, Megawati Tak Hadiri Festival Kopi yang Digelar PDI-P

Nasional
Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Kasus Helikopter AW-101, KPK Blokir Rekening Perusahaan Tersangka Senilai Rp 139,4 Miliar

Nasional
Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Soal Koalisi Golkar-PPP-PAN, PDI-P: Kami Tak Pernah Meninggalkan dan Ditinggalkan

Nasional
Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Mendagri Lantik 5 Pj Kepala Daerah dan 1 Wakil Bupati di Papua

Nasional
Saat Teriakan 'Puan Presiden' Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Saat Teriakan "Puan Presiden" Terdengar di Tengah Festival Kopi Tanah Air

Nasional
Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Kontras dan ICW Desak Jokowi Perbaiki Tata Kelola Penunjukan Pj Kepala Daerah

Nasional
Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.