Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikuti IPU ke-137 di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya

Kompas.com - 14/10/2017, 18:16 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia memulai rangkaian kegiatan General Assembly Inter Parliamentary Union (IPU) ke-137 di Saint Petersburg, Rusia. Konferensi IPU kali ini dilaksanakan pada Sabtu (14/10/2017) hingga 19 Oktober mendatang.

Konflik Rohingnya menjadi salah satu isu yang akan parlemen Indonesia angkat pada konferensi kali ini.

Wakil Ketua Delegasi yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyatakan, isu Rohingya diangkat Indonesia sebagai bagian dari sikap aktif pemerintah Indonesia selama ini.

Melalui forum parlemen sedunia ini, Nurhayati menginginkan parlemen Myanmar menjelaskan soal kondisi terkini warga Rohingya di Rakhine State.

"Kami tak hanya mendorong isu ini menjadi isu global, tetapi kami juga minta Myanmar memberikan penjelasan bagaimana sebenarnya yang terjadi," ujar Nurhayati di Corinthia Hotel, Saint Petersburg, Rusia, Sabtu pagi waktu setempat.

Isu Rohingya, kata Nurhayati, harus menjadi perhatian parlemen sedunia lantaran pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di sana. Ribuan warga Rohingnya juga memilih meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke negara lain seperti Bangladesh.

Selain itu, Nurhayati mengungkapkan parlemen Indonesia juga akan mendesak Myanmar untuk menaati rekomendasi yang disusun oleh Utusan Khusus untuk Kasus Rohingya, Kofi Annan.

Salah satu rekomendasi itu adalah dengan memberikan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Selama ini, etnis Rohingya di Myanmar tidak pernah diakui sebagai warga negara sehingga tidak mendapat akses pelayaban publik apapin termasuk kesehatan hingga pendidikan.

"Di lain pihak untuk kebijakan di dalam negeri, pemerintah Indonesia perlu memepertimbangkan penarikan dubes karena isu ini sangat.penting untuk segera dituntaskan," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demoktat iti.

Parlemen Indonesia memasukkan isu Rohingya sebagai emergency item dalam forum IPU. Negara lain, yakni Turki, Maroko, dan Bangladesh juga memberikan emergency item yang sama.

Emergency item ini akan menjadi rancangan dalam penyusunan resolusi yang dihasilkan dalam IPU. Resolusi IPU selanjutnya akan disinergikan untuk menjadi perhatian PBB.

Sebanyak sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengikuti forum IPU ke-137. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pimpinan delegasi kali ini.

Anggota dewan lainnya adalah Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Evita Nursanty (PDI-P), Siti Hediati Soeharto (Golkar), Rofi Munawar (PKS), Vanda Sarundajang (PDI-P), Dwi Aroem Hadiatie (Golkar), Jon Erizal (PAN), Jazuli Juwaini (PKS), dan Amelia Anggraini (Nasdem).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com