PDI-P: Daya Beli Melemah karena Pemerintah Fokus Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira tak membantah jika pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusut Kalla daya beli masyarakat cenderung melemah.

Kebijakan-kebijakan yang ada, kata dia, mungkin memang terasa berat namun membawa dampak baik pada masa mendatang.

"Dampaknya jangka panjang untuk ekonomi negeri tentu lebih baik," kata Andreas melalui pesan singkat, Sabtu (14/10/2017).

Salah satu hal yang menjadi indikator melemahnya daya beli masyarakat, menurut dia, bisa jadi disebabkan oleh konsekuensi ketatnya penganggaran Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN).

(baca: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

APBN menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai skala prioritas pemerintah.

Ia justru menilai Jokowi mengambil langkah yang berani. Sebab, selama ini pertumbuhan ekonomi lebih mengandalkan konsumsi masyarakat.

Sedangkan pemerintahan Jokowi fokus pada pembangunan ekonomi berbasis produksi.

"Kalau kita mau berdikari dalam bidang ekonomi, maka konsekuensinya, kita harus berani membangun ekonomi berbasis produksi. Sehingga negeri ke depan tidak hanya menjadi pasar bagi produk-produk bangsa lain, tetapi menjadi produsen bagi bangsa sendiri dan pengekspor barang produksi bernilai ekonomi tinggi, high-tech," tuturnya.

(baca: Gerindra Pakai Hasil Survei soal Kesulitan Beli Kebutuhan Pokok untuk Kampanye)

Ia menilai, daya beli masyarakat terhadap kebutuhan primer masih tetap terjangkau. Daya beli yang melemah, menurut dia, lebih kepada barang-barang sekunder, tertier atau untuk kebutuhan mewah.

Hal itu mengakibatkan lapangan kerja pada bidang kebutuhan tertier dan mewah tersebut juga berkurang.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa konsekuensi menurunnya kebutuhan pada bidang industri konvensional padat karya.

(baca: PKS: Faktanya Sekarang Banyak PHK dan Daya Beli Menurun

Terkait permasalahan lapangan kerja yang semakin sempit, Andreas menilai, perlu bagi pemerintah untuk mempersiapkan pergeseran kebutuhan kerja dengan membangun lebih banyak balai-balai latihan kerja.

Hal itu guna mempersiapkan tenaga kerja masuk ke dalam dunia kerja baru sesuai tuntutan zaman.

"Pemerintah juga perlu mendorong anak-anak muda untuk kerja kreatif dan inovatif bagi generasi muda pencari kerja baru," kata dia.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih mendapatkan rapor merah di sejumlah sektor ekonomi.

Rapor merah ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017.

Dalam hal membeli kebutuhan pokok, misalnya. Sebanyak 43 persen responden merasa semakin berat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Hanya 18 persen yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan dibanding tahun lalu.

Selain itu, responden juga merasa pengangguran di Indonesia saat ini semakin banyak dibanding tahun lalu.

Sebanyak 50 persen responden menjawab bahwa pengangguran makin banyak. Hanya 20 persen yang menjawab makin berkurang.

Sebanyak 54 responden juga merasa mencari pekerjaan makin sulit. Hanya 14 persen responden yang merasa mencari pekerjaan semakin mudah.