Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Jokowi, Fadli Zon Sebut Penurunan Daya Beli Masyarakat Bukan Hoaks

Kompas.com - 05/10/2017, 16:59 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan penurunan daya beli masyarakat merupakan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

Ia mengaku selalu mendapati masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokok.

"Kalau kita lihat dan dalam rangka reses maupun serap aspirasi, saya termasuk lihat bahwa daya beli masyarakat memang melemah. Ketika ditanya kepada masyarakat tentang keadaan ekonomi mereka umumnya mereka merasa kesulitan hidup semakin besar," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Ia mengatakan, penurunan daya beli masyarakat bukan isu politik melainkan murni isu ekonomi. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi tak perlu merasa diserang oleh lawan politiknya dalam menyikapi isu tersebut.

(Baca: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Dia menilai penurunan daya beli masyarakat justru terjadi karena berbagai kebijakan Jokowi yang tidak memihak rakyat.

Ia pun mencontohkan program pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan Jokowi. Menurut Fadli, proyek pembangunan infrastruktur belum tentu berdampak pada rakyat.

Apalagi, kata Fadi, pemerintah kerap mengumpulkan utang luar negeri dan dana masyarakat untuk memperlancar proyek infrastruktur.

"Jangan pemerintah seperti lempar batu sembunyi tangan. Saya kira bukan serangan politik. ini adalah fakta apa adanya, bukan fiksi bukan hoax," lanjut dia.

(Baca: Politisi Demokrat Minta Jokowi Buktikan Daya Beli Masyarakat Tak Turun)

Presiden Joko Widodo menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya di pemilu presiden 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi tawa para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," tambah Jokowi.

Jokowi kemudian memaparkan sejumlah data yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun. Menurut Jokowi, yang terjadi adalah peralihan pembelian dari offline ke online.

"Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, salah satu yang membuktikan argumennya ini adalah jasa kurir yang naik sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek. Saya kan juga orang lapangan," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com