Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Mudik Pakai Angkutan Udara Meningkat, Daya Beli Masyarakat Naik

Kompas.com - 01/07/2016, 21:21 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memprediksi angkutan udara merupakan angkutan paling diminati dalam moda transportasi mudik Lebaran 2016.

"Ini satu fenomena tersendiri," kata Jonan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (1/7/2016).

Jonan menilai, fenomena ini menunjukkan masyarakat Indonesia mulai menghargai waktu. Selain itu, kata dia, daya beli masyarakat Indonesia mengalami kenaikan dari tahun lalu. Harga angkutan udara juga semakin terjangkau.

Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 4.6478.047 pemudik akan menggunakan transrpotasi udara. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan pada tahun 2015, yakni 4.319.134 pemudik transportasi udara.

(Baca: Panduan Lengkap Mudik Lewat 4 Tol Baru di Pulau Jawa )

"Pengembangan bandara juga turut andil dalam pertambahan jumlah penumpang. Standar pelayanan yang lebih baik, navigasi baik, penerbangannya makin disiplin," ucap Jonan.

Jonan mengatakan, penerbangan domestik naik sebesar 12 persen dibanding tahun lalu.

"Memang sesuai prediksi pemerintah. Ini kan negara kepulauan. Tidak mungkin orang lama-lama di laut," ujar dia.

Jonan memperkirakan angkutan udara akan mengalami pertumbuhan yang semakin pesat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Jonan mengatakan akan mempertegas regulator angkutan udara.

Kompas TV Tol Brebes Padat, Polisi Alihkan Arus Kendaraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com