Politisi Demokrat Minta Jokowi Buktikan Daya Beli Masyarakat Tak Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo membuktikan bantahannya terhadap isu turunnya daya beli masyarakat.

Sebab, kata dia, indikator ekonomi saat ini memang menunjukan bahwa daya beli masyarakat rendah.

"Apabila menyampaikan seperti itu (daya beli tak menurun) Pak Jokowi, ya silakan, buktikan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/102/2017).

Agus menegaskan, indikator-indikator ekonomi jelas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi menurun. Ia kemudian menyinggung zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen hingga 7 persen.

Sedangkan pada pemerintahan Jokowi, kata dia, hanya 4 persen hingga 5 persen.

(Baca juga: Fadli Zon Curiga Jokowi Dapat Data Keliru soal Penurunan Daya Beli)

Di samping itu, menurut dia, utang negara juga terus bertambah. Hal itu tak dibarengi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik.

"Kan seharusnya dengan kenaikan utang akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Keluhan langsung juga didapatkan Agus dari masyarakat, terutama terkait penghasilan dan biaya hidup masyarakat menengah ke bawah.

"Masyarakat menengah ke bawah kita kurang mempunyai daya beli produk dan jasa dalam negeri," tuturnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menuding isu soal turunnya daya beli masyarakat sengaja diciptakan oleh lawan politik untuk menghambat elektabilitasnya pada Pemilu Presiden 2019.

(Baca: Jokowi Tunjuk Lawan Politiknya Sengaja Ciptakan Isu Daya Beli Menurun)

Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidato peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi, diikuti tawa para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," ujar dia.