Pimpinan DPR Minta Presiden Jelaskan soal Pernyataan Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo merupakan bentuk kesalahpahaman dalam berkomunikasi di antara pimpinan institusi pemerintah.

Hal itu, kata Agus, dapat memperkeruh situasi politik ke depan jika terus berlanjut. Terlebih, sudah mendekati tahun politik.

"Kita ketahui tahun ini sudah memasuki tahun politik. Memang bisa saja komunikasi yang nanti dikonotasikan ini berhimpitan dengan politik dan sebagainya. Namun, menurut saya, pemerintah yang paling tepat harus menjelaskan ini seluruhnya," kata Agus di Komplels Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

(baca: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI)

Ia menilai, Presiden Joko Widodo beserta jajarannya semestinya menjelaskan kepada publik dan DPR terkait kesalahpahaman pengadaan senjata.

Dengan demikian, lanjut Agus, pemerintah juga bisa fokus menyelesaikan pekerjaannya hingga tahun 2019.

"Sebaiknya duduk bersama menjelaskan kepada rakyat dan DPR masalah miskomunikasi tersebut karena jangan sampai isu ini berhimpitan dengan isu politik yang nanti menjadi mengurangi kinerja baik pemerintah maupun kita seluruhnya," lanjut politisi Demokrat itu.

(baca: Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya)

Sebelumnya, beredar rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.

"Data-data kami, intelijen kami akurat," ucapnya.

(baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

Ia juga bicara soal adanya oknum di TNI.

"Bahkan TNI pun akan dibeli. Tidak semuanya bintang-bintang di sini bersih. Ada yang punya keinginan dengan cara amoral unutk mendapat jabatan," ucap Panglima.

Panglima TNI juga bicara soal larangan bagi Kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

"Polisi pun tidak boleh memiliki senjata yg bisa menembak tank, bisa menembak pesawat dan bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan," kata Gatot.

(baca: Isu Pembelian 5.000 Senjata Merebak, Wiranto Pastikan Negara Aman)

Belakangan, Panglima TNI mengakui bahwa rekaman tersebut memang pernyataannya.

Namun, Gatot menegaskan bahwa pernyataan itu bukan untuk publik. Sehingga, ia tidak mau berkomentar lagi soal substansi pernyataan dalam rekaman itu.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa institusi non-militer yang berniat membeli senjata api adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan.

Jumlahnya tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk. BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu.

Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.