Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Pembelian 5.000 Senjata Merebak, Wiranto Pastikan Negara Aman

Kompas.com - 25/09/2017, 00:03 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengatakan bahwa tak perlu ada hal yang dikhawatirkan terkait dengan polemik pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non militer.

Hal ini disampaikan Wiranto menyusul isu yang menyebutkan ada suatu kelompok yang ingin menganggu ketertiban dan keamanan nasional.

"Banyak spekulasi muncul. Jangan-jangan ini untuk institusi lain karena Pemerintah lepas kontrol, bukan. Ada kekuatan lain yang ingin melakukan pemberontakan, tidak ada," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017).

"Kita tetap aman, tetap stabil, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan daro keamanan nasional. Saya jamin," tambah dia.

Ia pun meminta agar semua pihak tidak kembali menyebarkan spekulasi-spekulasi yang tidak benar akan persoalan pembelian senjata tersebut.

(Baca: Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN)

"Jangan ada spekulasi lain tentang hal ini dan setelah saya jelaskan masalah ini, masalahnya seperti ini. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, sudah itu sudah cukup," katanya.

Wiranto juga mengatakan, pembelian senjata oleh institusi negara seperti TNI/Polri dan institusi lainnya dari PT Pindad adalah hal yang lazim, tergantung sesuai kebutuhan lembaga.

"Ini untuk kepentingan pendidikan intelijen sudah. Banyak senjata lain yang dibutuhkan Polisi, BNN, BIN, maupun di luar TNI banyak," ungkap dia.

"Apakah senjata anti teror ada spesifikasinya, apakah senjata untuk Polisi lalu lintas ada. Biasanya pengadaannya tidak ramai, biasa saja," tambah dia.

Wiranto pun heran, selama ini pembelian senjata yang dilakukan tidak pernah ada masalah. Apalagi jika pembelian senjata itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

(Baca: Sebar Isu Pembelian 5.000 Senjata, Panglima TNI Dinilai Sedang Berpolitik)

"Setiap ada kebutuhan kita beli dari Pindad, diproduksi Pindad enggak ada masalah. Sejak saya jadi Panglima bahkan sebelumnya jadi Pangkostrad, Kasad, tidak pernah beli senjata dipolemikkan seperti ini," kata dia.

"Kecuali senjata selundupan dari luar masuk ke Indonesia itu barangkali perlu kita waspadai dan perbincangkan secara spesifik. Tapi ini pengadaan senjata non standar TNI, lewat APBN untuk kepentingan yang jelas maka tidak perlu dipolemikkan sama sekali," tutup Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto menjelaskan bahwa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal ada institusi non-militer yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal adalah keliru.

Yang benar, kata dia, institusi non-militer yang berniat membeli senjata itu adalah Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan pendidikan. Jumlahnya pun tak mencapai 5.000 pucuk, tetapi hanya 500 pucuk.

BIN juga sudah meminta izin ke Mabes Polri untuk pembelian senjata itu. Izin tak diteruskan ke TNI lantaran spesifikasi senjata yang dibeli BIN dari Pindad itu berbeda dengan yang dimiliki militer.

Kompas TV Menkopolhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait isu penyelundupan 5.000 senjata dan nobar G30S/PKI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com