Kontras Minta Reproduksi Film G30S/PKI untuk Pulihkan Luka Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah memberikan gambaran yang utuh tentang peristiwa 1965 jika ingin membuat ulang film tentang sejarah tersebut.

Pemerintah diminta tidak menggunakan versi monopolistik penguasa.

Demikian disampaikan Koordinator Kontras Yati Andriyani mengomentari keinginan Presiden Joko Widodo agar film G30SPKI bisa dinikmati oleh gerenasi milenial.

"Jokowi bilang mau bikin film milenial, itu mungkin bagus, tapi harus ada ukuran yang jelas. Tidak ada versi monopolistik penguasa, memberikan potret yang utuh, dia juga harus ditujukan untuk memulihkan luka bangsa," kata Yati ditemui usai diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

(baca: Jokowi Ingin Ada Film G30SPKI Versi Kekinian)

Yati menambahkan, lantaran film Peristiwa '65 ini juga masih sangat sensitif, penuh kekerasan dan propaganda, maka seharusnya rencana pemutaran kembali film G30SPKI dibarengi dengan upaya-upaya korektif negara terhadap peristiwa tersebut secara menyeluruh.

"Jangan sampai nanti malah berujung pada kebencian kembali, stigma yang terus terjadi, diskriminasi yang terus terjadi. Pemutaran kembali film harusnya dibarengi dengan upaya-upaya korektif negara terhadap Peristiwa '65 secara menyeluruh," kata Yati.

"Ini kan upaya-upaya korektifnya tidak dilakukan, tetapi filmnya kembali akan diputar," katanya.

(baca: KPAI: Acara Nonton Bareng Film G30S/PKI di Sekolah Perlu Dikaji Ulang)

Apalagi masyarakat yang menonton film tersebut saat ini sudah sangat berbeda kondisinya dengan satu-dua dasawarsa lalu dimana media sosial belum begitu marak.

Yati menuturkan, apabila pemerintah peduli terhadap kehidupan bangsa ini, maka tidak boleh ada monopoli atau klaim satu pihak tertentu atas apa yang terjadi sebelum, saat, serta dampak dari Peristiwa '65, atau perseteruan politik saat itu.

"Dan cara pandangnya tidak harus cara pandang penguasa. Tapi coba lihat cara pandang masyarakat, atau siapapun, yang menjadi korban akibat peristiwa itu. Ruang-ruang (korektif) itu kan tidak pernah ada. Baru bicara sedikit, sudah dibilang PKI, dibilang komunis," pungkas Yati.

(baca: Ini Alasan Panglima TNI Perintahkan Pemutaran Film G30S/PKI)

Jokowi sebelumnya menanggapi ajakan nonton bareng pemutaran film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang dilakukan oleh berbagai kalangan di masyarakat.

Presiden menekankan bahwa menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang, menurut Presiden, seharusnya dibuatkan lagi film yang disesuaikan dengan gaya mereka.

Dengan begitu, para anak muda ini akan dengan mudah memahami bahayanya komunisme.

“Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” kata Presiden Jokowi usai meresmikan Jembatan Gantung Mangunsuko, di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) siang, seperti dikutip setkab.go.id.