Dalam RUU Anti-terorisme, TNI Tak Lagi Berstatus BKO

Kompas.com - 15/09/2017, 18:26 WIB
Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoKetua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti-terorisme), Muhammad Syafii usai beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ( RUU Anti-terorisme) Muhammad Syafi'i mengungkapkan, seluruh fraksi di DPR dan pemerintah telah menyepakati ketentuan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

Menurut Syafi'i, dalam RUU Anti-terorisme saat ini, pelibatan TNI tidak lagi berstatus BKO atau Bawah Kendali Operasi.

Artinya, TNI akan selalu dilibatkan dalam setiap upaya pemberantasan terorisme.

"Di UU Terorisme ini kami pastikan TNI terlibat dan bukan BKO," ujar Syafi'i usai audiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).

Baca: Mekanisme Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Akan Diatur melalui Perpres

Syafi'i menjelaskan, dengan adanya ketentuan tersebut, maka leading sector dalam upaya pemberantasan terorisme akan dipegang oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

BNPT akan mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait pemberantasan terorisme.

"Koordinasi itu semua BNPT, tapi dia bukan menjadi satu-satunya badan. Dia mengkoordinasi itu karena ada kan yang ditangani secara sosial. Kapan menteri sosial yang menangani itu," kata dia.

Selain itu, lanjut Syafi'i, mekanisme pelibatan TNI dalam RUU Anti-terorisme akan diatur lebih detil melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

Baca: Tak Ada Lagi Perdebatan, RUU Anti-terorisme Akan Disahkan Awal Desember

Hal tersebut telah disepakati oleh seluruh fraksi di DPR dan pemerintah. Perpres tersebut akan diterbitkan setelah RUU Anti-terorisme disahkan oleh DPR.

"Antara DPR dan pemerintah sepakat bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sesuatu yang tidak lagi diperdebatkan. Akan tetapi bagaimana mekanisme pelibatannya kami tidak merincinya dalam UU Terorisme, tapi melalui Perpres," kata politisi dari Partai Gerindra itu.

Syafi'i menjelaskan, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI mengatur 14 operasi militer selain perang, salah satunya adalah pemberantasan terorisme.

Namun, pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus berdasarkan keputusan politik, yakni melalui penerbitan Perpres.

Dalam Perpres tersebut, kata Syafi'i, akan diatur mengenai bagaimana dan kapan kekuatan militer bisa dilibatkan.

"Kami memberikan aturan yang jelas tentang pelibatannya dan bagaimana tentang rincian bentuk pelibatannya melalui Perpres. Pemerintah segera mengeluarkan Perpres untuk merinci bagaimana dan kapan operasi pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme," kata dia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

KPK Eksekusi Wali Kota Medan Nonaktif Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta

Nasional
Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Soal "Red Notice" Djoko Tjandra, Polri: Sekretaris NCB Interpol Diduga Langgar Kode Etik

Nasional
Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Polisi Dalami Kemungkinan Adanya Transanksi Video Porno oleh Predator Anak asal Prancis

Nasional
Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Kemensos Beri Santunan Rp 15 Juta ke Ahli Waris Korban Banjir Bandang di Masamba

Nasional
Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Bio Farma: Vaksin Covid-19 Buatan RI Bisa Tersedia 2022

Nasional
Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Gugus Tugas Luncurkan Mesin Deteksi Covid-19 Berkapasitas Uji 1.000 Sampel Per Hari

Nasional
Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Tim Pemburu Koruptor Dinilai akan Berpotensi Bergesekan dengan KPK

Nasional
Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Polri Akui Surat Bebas Covid-19 Djoko Tjandra Diterbitkan Pusdokkes

Nasional
Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Alkes, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Walhi: Pemulihan Ekosistem Gambut Tak Bisa Tanpa Evaluasi Industri dan Konsesi

Nasional
Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Bawaslu: Sistem Pengecekan Data Pemilih Pilkada Milik KPU Bermasalah

Nasional
Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Yuri: Penambahan Kasus Covid-19 Terjadi di Lingkungan Kerja...

Nasional
Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Pejabat Polri Pembuat Surat Jalan Djoko Tjandra Sakit dan Sedang Dirawat

Nasional
Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Puan Maharani: Selama Masa Sidang IV, DPR Tuntaskan 3 RUU

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X