Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Perlu Pikir Ulang Pilih Jokowi di Pilpres 2019, jika...

Kompas.com - 14/09/2017, 22:06 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan bahwa masyarakat perlu berpikir ulang untuk kembali memilih Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Hal itu, jika Jokowi benar-benar akan mengabulkan rencana Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin bertemu dirinya di Istana Negara, Jakarta.

"Kalau seandainya Jokowi terima Pansus Hak Angket. Maka pantas kiranya rakyat mempertimbangkan Jokowi di Pilpres 2019. Alasannya apapun," kata Febri di hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Menurut Febri, Jokowi perlu menunggu gugatan uji materi keabsahan Pansus Hak Angket diputus oleh Mahkamah Konstitusi terlebih dulu untuk menerima para wakil rakyat tersebut.

 

(Baca: Jokowi Dianggap Hanya Bicara, tapi Tak Bertindak Perkuat KPK)

"Secara hukum masih (digugat di MK) tapi kan secara politik tidak. Di MK kan masih sidang, Jokowi harus lihat itu juga dong. Konstelasi politik, ini Jokowi kakinya ada di mana," kata dia.

Bahkan kata Febri, Jokowi perlu melakukan hal yang sama untuk menahan diri jika ingin bertemu dengan kemana anti-rasuah, sampai ada putusan gugatan uji materi di MK.

"Menurut kami, Jokowi juga tak perlu ketemu KPK dan pansus lebih dulu, sampai ada putusan MK. Putusan MK lihat saja nanti. Walaupun keinginan putusan provisi kemarin tidak ditolak MK," kata dia.

Kompas TV Setelah 12 Tahun, SBY & Megawati Bersama Rayatkan HUT RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com