Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Internet di Indonesia dan Perannya Melengserkan Soeharto

Kompas.com - 12/09/2017, 15:04 WIB
Heru Margianto

Penulis

Kehadiran warnet membuat Internet semakin mudah diakses karena masyarakat cukup membayar biaya koneksi per jam tanpa perlu memiliki komputer atau membayar biaya koneksi telepon di rumah. 

Internet dan Reformasi 1998

Di sekitar tahun 1998, sebelum dan sesudah jatuhnya rezim Orde Baru Soeharto, Internet semakin populer. Internet menjadi ruang perlawanan terhadap rezim orde baru yang sangat ketat mengawasi ruang-ruang media. 

Di Internet, utamanya di mailing list, diskusi-diskusi politik dan diseminasi informasi yang tak mungkin dilakukan di media-media arus utama  berlangsung sangat intens bahkan disebut sebagai salah faktor yang tak bisa dilepaskan perannya dalam penggulingan rezim Orde Baru.

Pada tahun 1998, di ujung pemerintahan Soeharto, Internet memegang peranan penting dalam pergolakan aktivis reformasi. Pada tahun itu Internet merupakah salah satu alat perjuangan penting dalam menurunkan rezim soeharto.

Internet mengurangi kekuasaan pemerintah dalam mengontrol informasi. Internet menjadi kekuatan politik dalam pergolakan demokrasi di Indonesia.

Internet menjadi ruang baru diskusi-diskusi politik yang praktis tidak bisa dilakukan pada medium offline. Diskusi-diskusi itu berlangsung dalam milis-milis. Ada banyak milis, tapi yang amat terkenal adalah “Apakabar” yang dibuat oleh salah seorang mantan staf kedutaan besar amerika di Jakarta John pada 7 Oktober 1990.

Milis menjadi ruang bebas bagi aneka pandangan yang menentang rezim soeharto. Pesan-pesan yang berkeliaran di Internet pun sangat lugas, sesuatu yang tidak mungkin dijumpai di media-media mainstream seperti “gantung Soeharto”, “hancurkan Soeharto”. Ajakan turun ke jalan untuk berunjuk rasa juga menyebar luas di Internet.

Kekuatan Internet semakin terasa ketika pada 15 Mei 1998, menteri penerangan mengeluarkan kebijakan “televisian pool”. Pengawasan ketat tidak hanya terjadi pada media-media cetak, tapi juga televisi.

Pemerintah menyensor siaran televisi. Kebijakan ini mengharuskan semua TV berita untuk me-rely siaran resmi TVRI. “From 15 May 1998, all broadcast materials became homogenous and were legalised by the logo of TVRI.” 

Satu-satunya ruang publik yang bebas dari jangkauan pemerintah adalah Internet. Lim mencatat, sepanjang masa itu, informasi terkini tentang pergerakan mahasiswa jam per jam, menit per menit, dan detik per detik, hanya bisa leluasa diperoleh di milis-milis seperti “Apakabar”, “IndoProtest”, maupun milis-milis pro-reformasi lainnya. 

Internet menjadi roda pendorong bergulirknya bola salju perlawanan mahasiswa terhadap rezim soeharto.

Setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, wartawan Boston Globe David L. Marcus yang meliput dinamika politik di di Jakarta dalam artikelnya yang tayang pada 23 Mei 2008 menulis bahwa Internet memiliki peran besar dalam menumbangkan rezim Orde Baru.

As rebellion broke out across Indonesia this month, protester did not have tanks or guns. But they had powerful tool that was not available during the country’s previous uprising: The Internet,”  tulis Marcus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com