Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerahkan usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada konsulat negara Myanmar dalam misi diplomasi di Nay Pyi Taw, Myanmar, Senin (4/9/2017).

"Saya hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia, yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu," terang Retno saat bertemu dengan konsulat negara, Daw Aung San Suu Kyi.

Retno menyampaikan, ia juga membawa suara dunia internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan.

Adapun Formula 4+1 yang diusulkan untuk Rakhine State tediri dari empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

(Baca: Mencari Solusi Rohingya...)

“Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusian dan keamanan tidak semakin memburuk," ucap Retno.

Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Mengenai implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan tersebut, pemerintah Myanmar membentuk komite implementasi dan badan penasehat untuk mengawasi implementasi rekomendasi.

Akses bantuan

Dalam pertemuan tersebut, Retno juga menyampaikan kepedulian dan komitmen tinggi lembaga swadaya masyarakat kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar. Dia mengatakan, baru saja meluncurkan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada tanggal 31 Agustus 2017.

AKIM terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan relief. Adapun komitmen bantuan yang diberikan oleh aliansi adalah sebesar 2 juta dollar AS.

"Saya mengharapkan agar pemerintah Myanmar dapat melanjutkan pemberian akses kepada AKIM karena selama ini telah bersama pemerintah Indonesia dalam melaksanakan beberapa program," tutur Retno.

Mekanisme bantuan

Selain melakukan pertemuan dengan State Counsellor, Retno juga melakukan pertemuan dengan tiga menteri yaitu menteri pada kantor Presiden, Penasihat Keamanan Nasional dan Menteri Muda Urusan Luar Negeri. Pertemuan itu membahas masalah teknis mekanisme bantuan kemanusiaan, yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Myanmar.

"Misi ke Myanmar paling tidak telah mencapai dua hal. Pertama menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine State dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera atasi krisis kemanusiaan teraebut," katanya.

"Selain itu, Indonesia juga telah mendapat akses dengan diterima dalam mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan yang dipimpin pemerintah Myanmar dan akan melibatkan ICRC (Komite Internasional Palang Merah)," ungkap Retno.

Menurutnya, satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State.

Mekanisme penyaluran dipimpin oleh pemerintah Myanmar, namun melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN. Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.