Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Jadi Ladang Bisnis karena Situasi Politik yang Memungkinkan

Kompas.com - 26/08/2017, 14:05 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, hidup dan berkembangnya kabar bohong atau hoaks berkaitan dengan situasi politik nasional. Hoaks akhirnya menjadi ladang bisnis akibat situasi politik yang memungkinkan. 

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan media sosial masuk ke Indonesia secara masif sejak beberapa tahun lalu dan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dari situ, terjadi perubahan pola konsumsi terhadap teknologi informasi pada masyarakat.

"Perubahan pola konsumsi terhadap media, teknologi infornasi membuat masyarakat kita mengalami satu perubahan dahsyat," kata Ace dalam diskusi bertajuk "Bisnis dan Politik Hoax?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Kemudian, lanjut Ace, ada pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan. Keadaan ini dilihat sebagai celah atau peluang bisnis. Di sisi lain, ada juga pihak yang "membutuhkan" pihak tersebut untuk melancarkan kepetingannya.

Baca juga: Komite Fact Checker Mafindo Sebut Saracen Main "Dua Kaki"

"Dia (hoaks) tiidak lahir sendiri tapi, kebutuhan masyarakat yang memungkinkan tumbuh subur di Indonesia," kata dia. Menurut Ace, penyebaran kabar hoaks terasa masif terjadi pada 2014.

Untuk diketahui pada saat itu tengah digelar pemilihan umum. Oleh karena itu, menurut Ace, hidup dan berkembangnya kabar hoaks tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional

"Fenomena yang terjadi bersamaan dengan proses politik di Indonesia yang mungkin saya kira mulainya 2014," kata Ace.

Seperti diberitakan, polisi kembali membongkar bisnis penyebaran kebencian berkonten SARA yang dilakukan oleh kelompok Saracen. Sejak November 2015, kelompok ini menyebar berita SARA dan hoaks melalui Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, dan situs Saracennews.com.

Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan.

Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi. Bareskrim Polri hingga saat ini masih menelusuri orang-orang yang terlibat dalam kelompok Saracen.

"Masih terus didalami apakah (kepengurusannya) hanya karangan JAS (tersangka) atau ada faktor lainnya," ujar Kepala Sub Bagian Operasi Satuan Tugas Patroli Siber pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP Susatyo Purnomo.

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding berharap penelusuran terkait kelompok penyebar konten ujaran kebencian dan SARA tidak berhenti pada kelompok Saracen. Menurut dia masih ada kelompok-kelompok serupa yang hingga saat ini masih berkegiatan.

"Jangan cuma itu yang dicari. Saya yakin masih ada yang lain," kata Karding saat menghadiri gelaran Nikah Masal bertajuk "PKB Mantu" di Gedung Pegadaian Pusat disebelah Kantor PBNU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com