Hoaks Jadi Ladang Bisnis karena Situasi Politik yang Memungkinkan

Kompas.com - 26/08/2017, 14:05 WIB
Pengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017). Kompas.com/Fachri FachrudinPengamat politik Rocky Gerung, Penulis dan Pegiat Media Sosial AS Laksana, Moderator Ichsan Loulembah, Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pengamat Hukum Tata Negara Andi Syafrani, dan Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) cabang Jakarta, Astari Yanuarti dalam diskusi bertajuk Bisnis dan Politik Hoax? di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, hidup dan berkembangnya kabar bohong atau hoaks berkaitan dengan situasi politik nasional. Hoaks akhirnya menjadi ladang bisnis akibat situasi politik yang memungkinkan. 

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi dan media sosial masuk ke Indonesia secara masif sejak beberapa tahun lalu dan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dari situ, terjadi perubahan pola konsumsi terhadap teknologi informasi pada masyarakat.

"Perubahan pola konsumsi terhadap media, teknologi infornasi membuat masyarakat kita mengalami satu perubahan dahsyat," kata Ace dalam diskusi bertajuk "Bisnis dan Politik Hoax?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/8/2017).

Kemudian, lanjut Ace, ada pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan. Keadaan ini dilihat sebagai celah atau peluang bisnis. Di sisi lain, ada juga pihak yang "membutuhkan" pihak tersebut untuk melancarkan kepetingannya.

Baca juga: Komite Fact Checker Mafindo Sebut Saracen Main "Dua Kaki"

"Dia (hoaks) tiidak lahir sendiri tapi, kebutuhan masyarakat yang memungkinkan tumbuh subur di Indonesia," kata dia. Menurut Ace, penyebaran kabar hoaks terasa masif terjadi pada 2014.

Untuk diketahui pada saat itu tengah digelar pemilihan umum. Oleh karena itu, menurut Ace, hidup dan berkembangnya kabar hoaks tidak bisa dilepaskan dari situasi politik nasional

"Fenomena yang terjadi bersamaan dengan proses politik di Indonesia yang mungkin saya kira mulainya 2014," kata Ace.

Seperti diberitakan, polisi kembali membongkar bisnis penyebaran kebencian berkonten SARA yang dilakukan oleh kelompok Saracen. Sejak November 2015, kelompok ini menyebar berita SARA dan hoaks melalui Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, dan situs Saracennews.com.

Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun. Saracen mengunggah konten ujaran kebencian dan berbau SARA berdasarkan pesanan.

Tujuan mereka menyebarkan konten tersebut semata alasan ekonomi. Bareskrim Polri hingga saat ini masih menelusuri orang-orang yang terlibat dalam kelompok Saracen.

"Masih terus didalami apakah (kepengurusannya) hanya karangan JAS (tersangka) atau ada faktor lainnya," ujar Kepala Sub Bagian Operasi Satuan Tugas Patroli Siber pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, AKBP Susatyo Purnomo.

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding berharap penelusuran terkait kelompok penyebar konten ujaran kebencian dan SARA tidak berhenti pada kelompok Saracen. Menurut dia masih ada kelompok-kelompok serupa yang hingga saat ini masih berkegiatan.

"Jangan cuma itu yang dicari. Saya yakin masih ada yang lain," kata Karding saat menghadiri gelaran Nikah Masal bertajuk "PKB Mantu" di Gedung Pegadaian Pusat disebelah Kantor PBNU, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (25/8/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X