Kompas.com - 15/08/2017, 14:53 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, peraturan presiden mengenai pendidikan karakter saat ini masih terus digodok oleh pemerintah. Perpres ini akan menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017.

Permendikbud tersebut sebelumnya mendapat protes dari kalangan Nahdlatul Ulama. NU protes karena Perpres tersebut mengatur soal sekolah 5 hari dalam sepekan atau 8 jam dalam sehari sehingga bisa mematikan sekolah madrasah diniyah.

"Itu lagi dikaji kembali di antara semua kementerian dan lembaga. Jadi prinsipnya nanti itu semuanya akan kami serahkan ke PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) satuan pendidikannya masing-masing, dengan persetujuannya tentu saja lingkungan sekolah dan tentu saja atas rekomendasi Kemenag," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

(Baca: Jokowi: Tak Perlu Risau soal "Full Day School")

"Dan ini sebenarnya berkaitan dengan full day school atau lima hari sekolah, namun ini penguatan pendidikan karakter bangsa, di mana anak-anak itu diharapkan bisa bersinergi dan bersama-sama dengan organisasi formal dan informal lainnya, itu paham bagaimana penguatan pendidikan karakter," kata dia.

Puan pun menjamin perpres yang disusun ini tidak akan membebani siswa untuk sekolah dari pagi sampai sore atau malam hari.

Ia juga memastikan Perpres ini tidak akan mengganggu sekolah madrasah diniyah sebagaimana dikhawatirkan kalangan NU. Di dalam perpres, tak ada kewajiban bagi pihak sekolah untuk menjalankan sekolah 8 jam sehari.

(Baca: Said Aqil Nilai "Full Day School" Tak Bentuk Karakter Anak)

"Tidak ada kewajiban, ini sifatnya opsional. Artinya yang sudah siap silahkan untuk ikut. Yang tidak siap, kita tidak akan memaksakan. Jadi prinsipnya, kita tidak akan membebani anak-anak murid sampai katanya sekolah dari pagi sampai sore sampai malam, bukan itu," ucap Puan.

Terkait waktu selesainya Perpres, Puan belum bisa memberikan kepastian. Namun, ia memastikan pemerintah akan menyelesaikan Perpres ini secepatnya.

"Secepatnya, setelah draft perpres sudah disepakati bersama (oleh semua pihak)," kata dia.

Kompas TV Kemendikbud akan mengevaluasi kekurangan ini  untuk melakukan perbaikan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Jokowi ke Eropa, Maruf Amin Pimpin Sementara Pemerintahan

Nasional
Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Singgung Adab Politik, Sekjen Gerindra Sebut Ada Pemimpin Lupa Partai yang Membesarkannya

Nasional
Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Misi Jokowi Temui Zelensky dan Putin untuk Hentikan Perang

Nasional
Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Bertolak ke Eropa, Jokowi Bakal Temui Putin dan Zelensky Minta Hentikan Perang

Nasional
Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Anak Perempuan Dicium Pria Dewasa di Gresik, Komisi III DPR Minta Polisi Lakukan Penyidikan meski Orangtua Tak Lapor

Nasional
Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Kisah Adelina Lisau: Pekerja Migran yang Dianiaya Majikan hingga Tewas di Malaysia, Pelakunya Justru Dibebaskan

Nasional
Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Blunder Partai Wong Cilik: Megawati di Antara Minyak Goreng, Tukang Bakso, dan Kecerobohan Komunikasi Politik

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Panduan Lengkap Kemenag soal Pelaksanaan Kurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Kasus Covid-19 Naik Terus, Masyarakat Diminta Gunakan Masker Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Menag Imbau Umat Islam Tak Paksakan Diri Berkurban Idul Adha di Tengah Wabah PMK

Nasional
Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Blak-blakan PDI-P soal Sulitnya Kerja Sama dengan PKS dan Demokrat di Pemilu 2024 yang Berbuntut Panjang

Nasional
Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Panduan Lengkap Kemenag soal Shalat Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban 1443 Hijriah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

[POPULER NASIONAL] Safari Politik AHY | Megawati Pantau Kondisi Tjahjo Kumolo di RS

Nasional
Apakah PNS Harus Sarjana?

Apakah PNS Harus Sarjana?

Nasional
Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Kemlu Sebut Jaksa Persidangan Kasus Majikan Adelina Lisao di Malaysia Tak Cermat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.