Fahri Hamzah Nilai Penataan Kawasan Parlemen Masuk Program Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penataan kawasan parlemen merupakan salah satu program prioritas.

Karena itu ia menilai wajar jika program tersebut dimulai pada 2018 dan dimasukkan ke pos anggaran 2018 yang berjumlah Rp 5,7 triliun sehingga ada kenaikan sekitar 34 persen dibandingkan tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.

"Sudah dipidatokan, sudah diprioritaskan, sudah dibicarakan dengan pemerintah. Pemerintah setuju. Enggak ada masalah. Jadi ini demokrasi," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Ia juga mengatakan, meski saat ini pemerintah kekurangan anggaran untuk membangun infrastruktur, penataan kawasan parlemen dengan membangun kompleks tinggal anggota DPR di Kompleks Parlemen tetap merupakan hal prioritas.

Apalagi, kata Fahri, proses penganggaran penataan kawasan parlemen sudah dirancang sejak lama dan prosesnya transparan.

"Kalau Anda bilang begitu, pemerintah kekurangan uang tapi kan membangun terus. Ini (penataan kawasan parlemen) infrastruktur. Emang Anda kira ini apa? Emang ini milik pribadi? Ini infrastruktur demokrasi lho," ujar Fahri.

Anggaran DPR untuk 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan salah satu program penataan kawasan parlemen ialah pembangunan kompleks tempat tinggal anggota DPR.

(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)