Mendagri Minta KPK Usut Skandal Perizinan Lahan Gambut

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut skandal pemberian izin penanaman di lahan gambut. Menurut dia, kebakaran hutan selama ini terjadi diakibatkan banyaknya permainan izin lahan gambut.

"KPK jangan diam saja, KPK harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, siapa yang menikmati tanah-tanah gambut yang enggak benar ini," ujar Tjahjo dalam rapat kerja nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Politsi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan, KPK saat ini sedang mengusut skandal izin pertambangan yang tumpang tindih. Setelah sektor pertambangan, Tjahjo berharap KPK langsung mengusut skandal izin lahan gambut. Menurut dia, banyak pihak yang terlibat dalam skandal izin lahan gambut tersebut.

(Baca: Diduga Sengaja Dibakar, Lahan Gambut di Aceh Barat Kembali Membara)

"Siapa yang memberikan izin tanah gambut, siapa yang mengelola, siapa yang mendiamkan, yang menelantarkan, yang menjual belikan, harus diusut. Itu triliun izin lahan gambut itu. Mudah-mudahan KPK akan segera mengurusi ini," ujarnya.

Saat dikonfirmasi usai acara, Tjahjo menyebut bahwa skandal perizinan lahan gambut yang dimaksudkan terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia memastikan, hal tersebut tidak lagi terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

"Oh enggak ada. Yang lama semua. Kalau zaman pemerintahan pak Jokowi sudah stop semua, enggak ada izin baru," kata dia.