Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditjen PAS Akui Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Belum Berjalan Optimal

Kompas.com - 02/08/2017, 22:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dinilai belum komprehensif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM mengakui, hingga saat ini program rehabilitasi belum berjalan optimal.

"Rehabilitasi memang belum dijalankan optimal," kata Sekretaris Ditjen PAS Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Menurut Sri, tidak mudah melakukan rehabilitasi terhadap pengguna dan pecandu narkoba.

Selain biaya yang tak sedikit, mekanismenya pun tidak mudah.

"Butuh kelengkapan dan seterusnya. Saat ini baru dijalankan di lapas dan rutan tertentu," kata Sri.

Tahun lalu, anggaran di pos Ditjen PAS untuk program rehabilitasi hanya Rp 400 juta.

Anggaran rehabilitasi memang naik dua kali lipat pada tahun anggaran 2017 menjadi Rp 900 juta.

Akan tetapi anggaran sebesar itu masih jauh dari ideal untuk program rehabilitasi di 48 lapas.

Sri menyebutkan, penghuni lapas yang teridentifikasi pengguna dan pecandu narkoba jumlahnya mencapai 31.306 orang.

Praktisi rehabilitasi dari Rumah Cemara Subhan Panjaitan mengatakan, rehabilitasi bukan hal baru.

Indonesia sudah mengenal rehabilitasi narkoba sejak 1976. Sayangnya, pada 1997 ada pemisahan antara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang masing-masing dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Kehadiran Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kewenangannya lantas juga menyelenggarakan program rehabilitasi sendiri.

"Saya selaku praktisi di bidang rehabilitasi 10 tahun melihat setiap instansi punya kewenangan beda-beda. Indonesia belum punya standar rehabilitasi yang berlaku secara nasional dan dipatuhi setiap K/L. Sehingga, rehabilitasi yang semestinya komprehensif menjadi terpecah-pecah," ujar Subhan.

Subhan mengatakan, ia sependapat dengan hasil investigasi Ombudsman Republik Indonesia yang menyebutkan program rehabilitasi masih belum komprehensif.

Selain itu, Subhan juga menyayangkan adanya pungli dalam program rehabilitasi.

Kompas TV Buwas: BNN Kebobolan Selundupan Sabu Lebih Besar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com