Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengelolaan Hutan Mencontoh Swedia dan Finlandia

Kompas.com - 02/08/2017, 13:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mencontohkan Swedia dan Finlandia sebagai negara yang sukses dalam hal pengelolaan hutan demi meningkatkan ekonomi.

"Swedia dan Finlandia, ekonominya berjalan hampir 70-80 persen, berasal dari pengelolaan hutan yang baik," ujar Jokowi dalam pidato Hari Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Semestinya, lanjut Jokowi, Kementerian LHK tak usah sulit-sulit merancang program pengelolaan hutan. Tinggal mencontoh saja kepada kedua negara tersebut dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

"Saya kira tidak usah sulit-sulit. Sudahlah, di-copy, nanti disesuaikan dengan keadaan hutan di negara kita," ujar Jokowi.

 

(Baca: Tanggung Jawab Mutlak dalam Perspektif HAM dan Lingkungan Hidup)

"Kirim saja dari Kementerian LHK untuk melihat bagaimana pengelolaan hutan dan menjaga lingkungan itu bisa berjalan bersama-sama. Ekonominya dapat, lingkungannya juga dapat," lanjut dia.

Jokowi menegaskan, pengelolaan hutan di Indonesia perlu terobosan. Jangan hanya meneruskan program-program yang hanya berorientasi pada formalitas belaka.

"Jangan ada lagi proggram-program atau rencana-rencana yang orientasinya proyek. Sudah, hentikan itu. Konsentrasi saja pada daerah tertentu yang bisa dijadikan contoh, nanti di lain-lain tinggal ditiru," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Canangkan Indonesia Bersih 2020

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com