Kompas.com - 30/07/2017, 13:57 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan mobil listrik. Komitmen Presiden ini dilatarberlakangi banyak pertimbangan, seperti perubahan global dan dampaknya terhadap iklim dan lingkungan.

"Ke depan itu mau enggak mau, memang mobil listrik harus kita hitung (perhitungkan). Harus kita lihat. Karena semua akan mengarah ke sana," kata Jokowi kepada wartawan saat berkunjung ke acara Lebaran Betawi 2017 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, Minggu (30/7/2017).

Jokowi mengatakan, semua persiapan termasuk regulasi dan riset harus disusun mulai sekarang. Jokowi menyampaikan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bisa mengambil peran dalam penelitian dan pengembangan mobil listrik itu.

"Jangan sampai, besok orang sudah ke sana (mengembangkan mobil listrik mereka), kita bingung (belum punya persiapan)," kata Presiden.

Jokowi menyampaikan, selain persiapan regulasi dan riset, pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri.

"Ini semua harus disiapkan," kata Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden tentang pemanfaatan tenaga listrik untuk transportasi.

"Sudah ada instruksi tertulis dari Presiden bahwa pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik. Kebijakan ini untuk mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih. Sedang disusun (aturannya), barangkali akan berupa peraturan presiden," kata Jonan seperti dikutip dari harian Kompas, Rabu lalu.

Bila rencana itu berhasil diterapkan, impor minyak maupun elpiji bisa ditekan cukup drastis.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan sejumlah regulasi mengenai pemanfaatan gas untuk transportasi, tetapi hasilnya tak optimal.

Menurut Jonan, selain Kementerian ESDM, instansi lain yang terlibat penyunan draft peraturan tersebut adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Dengan Kementerian Keuangan, salah satu hal yang dibahas termasuk masalah perpajakan.

Menurut dia, dengan sistem perpajakan yang ada sekarang ini, impor mobil listrik akan menjadi sangat mahal harganya bagi konsumen di Indonesia.

"Ide teknisnya adalah baterai mobil listrik, bila tenaganya habis, bisa ditukar dengan yang sudah terisi penuh. Sistemnya semacam penukaran tabung elpiji. Soal perakitan di mana dan impor segala macamnya itu di Kementerian Perindustrian," ujar Jonan.

Jonan menambahkan, bila rencana itu terealisasi, maka impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, termasuk elpiji, akan turun drastis. Penggunaan tenaga listrik untuk transportasi juga sejalan dengan rencana bauran energi nasional sebesar 23 persen dari energi terbarukan pada 2025 nanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK

Nasional
Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Hak dan Kewajiban Narapidana Menurut Undang-undang

Nasional
Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Ditanya soal Koalisi, Sekjen PDI-P: Mari Dahulukan Prestasi Buat Rakyat Bersama Pak Jokowi

Nasional
Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Keluarga: Eril Sudah Memastikan Daerah Tempat Berenangnya Aman

Nasional
Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Soal Dinamika Bursa Capres, Hasto: Kalau Bu Mega Tersenyum Saja

Nasional
CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

CPNS yang Mengundurkan Diri Bisa Diganti Peserta Seleksi Peringkat di Bawahnya

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

UPDATE 28 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 80,33 Persen, Ketiga 21,75 Persen

Nasional
Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Dubes RI untuk Swiss Sebut Tak Ada Batasan Waktu Pencarian Anak Ridwan Kamil

Nasional
UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 28 Mei: Sebaran 279 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.390 Orang Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Mei: Ada 2.972 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

UPDATE 28 Mei: 65.356 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 2,49 Persen

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

UPDATE 28 Mei 2022: Bertambah 8, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.573

Nasional
UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

UPDATE 28 Mei 2022: Tambah 248, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.894.628

Nasional
UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

UPDATE 28 Mei: Kasus Covid-19 Bertambah 279

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.