Tanggapi SBY, Jokowi Tegaskan Tak Ada Kekuasaan Mutlak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini pemerintahannya tidak memiliki kekuasaan yang mutlak atau absolut.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung di kediaman SBY, di Cikeas, Kamis (27/7/2017) malam.

Jokowi mengatakan, pertemuan antara ketua umum partai politik adalah hal yang sangat baik.

Namun, ia juga mengingatkan, sebagai bangsa, Indonesia sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan dan setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat.

"Dan perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

"Pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," tambah Jokowi.

(baca: SBY dan Prabowo Sepakat Mengawasi Penguasa agar Tak Melampaui Batas)

Jokowi mengingatkan bahwa undang-undang atau Perppu pun harus disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Pemerintah tidak bisa menerbitkan UU atau Perppu seenaknya. Termasuk UU Pemilu yang diprotes oleh Partai Demokrat dan Gerindra, juga disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut, mutlak, dari mana? Enggak ada," ucap Kepala Negara.

(baca: SBY: Demokrat dan Gerindra Sepakat Kawal Pemerintahan Tanpa Koalisi)

Oleh karena itu, Jokowi menilai pernyataan SBY soal penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah sangat berlebihan.

"Sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan?" kata dia.

Jokowi mengingatkan Indonesia, selain sebagai negara demokrasi, juga adalah negara hukum. Jadi, jika ada yang tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka jalur hukum sangat terbuka.

"Kalau ada tambahan demo juga enggak apa-apa juga kan, tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," kata Jokowi.

(baca: SBY-Prabowo Bertemu, Pengamat Nilai Koalisi Kemungkinan Tak Terjadi)

Dalam pertemuan SBY-Prabowo, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tidak melampaui batas.

"Saya harus sampaikan bahwa power must not go uncheck. Saya ulangi sekali lagi. Power must not go uncheck," kata SBY usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

"Artinya apa, kita, kami, harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampui batas, sehingga cross the line (melewati batas), sehingga masuk yang disebut abuse of power (penyimpangan kekuasaan)," ujar Presiden keenam RI itu.