SBY: Demokrat dan Gerindra Sepakat Kawal Pemerintahan Tanpa Koalisi

Kompas.com - 28/07/2017, 08:02 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017). ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengadakan pertemuan tertutup di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).
|
EditorSabrina Asril

BOGOR, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partainya dan Partai Gerindra sepakat untuk mengawal pemerintahan sekarang tanpa harus berkoalisi.

Hal tersebut disampaikan SBY dalam konfrensi pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/7/2017).

Bentuk pengawalan ke pemerintah, lanjut SBY, akan dilakukan lewat kerja sama dan peningkatan komunikasi antara kedua partai.

"Kami juga bersepakat tadi meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi," kata SBY.

"Karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi," ujar SBY.

(Baca: Prabowo: Intel Pak SBY Masih Kuat, Dia Tahu Kelemahan Saya..)

Ada dua bentuk pengawalan yang bisa dilakukan terhadap pemerintah, yakni mencakup wilayah politik dan gerakan moral.

Pengawalan pada wilayah politik, lanjut SBY, terkait demokrasi, aturan main, konstitusi, undang-undang dan sistem yang berlaku. Arah tujuannya yakni harus mengabdi untuk kepentingan rakyat.

"Karena sebetulnya amanat yang diberikan ke semua mulai presiden, menteri, gubernur, wali kota, perangkat negara, partai politik semua itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat," ujar SBY.

(Baca: SBY dan Prabowo Sepakat Mengawasi Penguasa agar Tak Melampaui Batas)

Kemudian, pengawalan pada gerakan moral yakni mengawal kebijakan penyelenggara negara. Jika kepentingan rakyat diciderai, kedua partai sepakat untuk mengingatkan serta mengoreksi pemerintah.

"Kita memberikan koreksi (yang) sah, dan gerakan seperti ini juga secara moral dibenarkan," ujar SBY.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan usai konferensi pers mengatakan, dalam mengawal pemerintah, jika kebijakan pemerintah bagus tentu harus didukung.

"Kalau enggak ya kami berikan koreksi. Bersama-sama kami mendukung negara kita ini menjalankan demokrasi yang bagus," ujar Syarief.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X