Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inflasi 2016-2017 Terendah dalam 7 Tahun, Jokowi Apresiasi Kepala Daerah

Kompas.com - 27/07/2017, 13:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bersyukur angka inflasi Indonesia terbilang rendah pada 2017 ini. Angka itu disebut terendah sepanjang tujuh tahun terakhir.

Berdasarkan informasi Bank Indonesia (BI), rata-rata inflasi  periode 2016 hingga Juli 2017 sebesar 3,02 persen.

Angka ini turun dari inflasi 2015 yakni sebesar 3,35 persen.

"Artinya kita sudah mulai masuk ke era inflasi rendah di negara kita," ujar Jokowi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Presiden juga mengapresiasi gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia. Kepala daerah dinilai mulai mengerti pentingnya mengendalikan inflasi.

Jokowi mengapresiasi kepala daerah yang mulai memperkuat sistem informasi tentang harga barang di wilayahnya.

Di Jawa Tengah, misalnya, harga barang dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat.

"Sehingga semua pasar bisa melihat harga-harga. Sehingga petani tahu harga di sebuah pasar itu berapa. Jadi pasar satu dan lainnya saling mengetahui," ujar Jokowi.
 
Selain itu, harga barang yang dipublikasi semakin akurat dan real time.

Dengan demikian, jika ada kenaikan harga pada suatu barang, maka dapat dengan cepat disuplai dari pasar yang memiliki harga lebih murah.

"Kalau ada barang tertentu mahal di satu tempat, tapi murah di tempat lain, barang itu bisa cepat dikirimkan dari daerah yang murah ke tempat daerah yang mahal itu. Sehingga harga jadi stabil," ujar Jokowi.

Ia berharap, kebijakan seorang kepala daerah untuk menekan inflasi dapat diaplikasikan juga oleh kepala daerah lainnya.

Kompas TV Inflasi Rendah, Ekonomi Jakarta Melaju 6,1 Persen

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com