Pekan Depan, Porsi Indonesia dalam Konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diputuskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang mengkaji porsi Indonesia dan China dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kajian tersebut setidaknya rampung akhir Juli 2017 ini.

"Masih terus kita kaji, pekan depan akan dapat jawabannya," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Sejauh ini, ada dua pilihan yang sedang dipertimbangkan oleh Kemenko Maritim bersama-sama dengan Kementerian BUMN.

Pertama, Indonesia menguasai 60 persen dan China menguasai 40 persen konsorsium. Kedua, Indonesia menguasai 10 persen saja, sementara China menguasai 90 persen.

Luhut mengatakan, pihaknya cenderung menginginkan porsi Indonesia seminimal mungkin di dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Alasan yang disampaikan Luhut, semakin kecil porsi Indonesia, maka semakin kecil pula risiko kerugian yang berpotensi muncul.

"Jadi enggak apa-apa orang yang majority. Toh setelah 40 tahun, pasti akan kembali ke kita 100 persen kok," ujar Luhut.

(Baca: Konsorsium Kereta Cepat, Jokowi Ingin Indonesia 10 Persen, China 90 Persen )

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait mengkaji kembali porsi Indonesia di dalam konsorsium kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu karena porsi Indonesia di dalam konsorsium kereta cepat dinilai terlalu besar yakni 60 persen, sementara 40 persen lainnya dimiliki China.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Jokwoi ingin kepemilikan Indonesia dalam konsorsium itu ditekan seminimal mungkin demi memperkecil risiko kegagalan proyek.

"Presiden minta didetailkan kembali. Karena ini kan b to b dan porsinya 60:40. Beliau minta, kenapa Indonesia enggak 10 persen saja, 90 persen China untuk memperkecil risiko," ujar Basuki di Istana, Selasa (25/7/2017).

Proyek kereta api cepat ini sendiri diketahui baru dalam tahap pembebasan lahan. Hingga Mei 2017 lalu, pembebasan lahan telah mencapai 53 persen. Kontraktor PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menemui hambatan dalam hal pembebasan lahan di kawasan Walini. Sebab, kawasan tersebut adalah kawasan industri.

Kini, konstruksi di Walini masih dalam tahap persiapan pembangunan terowongan.