Kasus UPS, Pertama Kalinya Polisi Jerat Perusahaan sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditetapkannya PT Offistarindo Adhiprima sebagai tersangka merupakan kali pertama Bareskrim Polri menjerat korporasi dalam tindak pidana korupsi di. Perusahaan itu dijerat dalam kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di 25 sekolah SMA/SMKN pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, perusahaan tersebut merupakan pemenang tender dalam pengadaan UPS di sejumlah sekolah.

"Ini baru pertama kali dilakukan penyidik Bareskrim dan satu-satunya penyidikan tindak pidana korupsi (di Bareskrim) yang mentersangkakan korporasinya," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Martinus mengatakan, biasanya korporasi dijadikan tersangka dalam kasus-kasus yang berkaotan dengan lingkungan hidup, seperti kebakaran hutan. Namun, baru kali ini perusahaan jadi tersangka dalam kasus korupsi.

Penetapan korporasi sebagai tersangka diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

(Baca: Bareskrim Tetapkan Tersangka Perusahaan Pemenang Tender UPS)

"Itu dasar kita tetapkan PT Offistarindo Adhiprima sebagai tersangka kasus pengadaan UPS," kata Martinus.

Penyidik telah merampungkan penyidikan atas perusahaan tersebut. Berkasnya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan dan tinggal menyerahkan barang bukti serta tersangka korporasi ke penuntut umum.

Penetapan korporasi sebagai tersangka sebelumnya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap PT Duta Graha Indah (kini berubah menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering) dalam kasus korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

Menurut Kasubdit V Direktorat Tipikor Bareskrim Polri Kombes Indarto, penyidik menjerat PT Offistarindo Adhiprima karena sebagian hasil korupso UPS mengalir ke perusahaan tersebut. Penetapan terdangka akan mempemudah proses pemulihan aset dalam pengadilan.

(Baca: Alasan Hanura Belum Pecat Fahmi Zulfikar yang Ditahan Terkait Kasus UPS )

"Korporasi jadi tersangka karena kita lihat korporasi ambil manfaat atas perbuatan korupsi ini. Dalam rangka asset recovery, kita tetapkan tersangka," kata Indarto.

Dalam kasus ini, sebelumnya penyidik menetapkan lima tersangka. Dua di antaranya merupakan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Muhammad Firmanysah dan Fahmi Zulfikar.

Sementara tiga tersangka lainnya yaitu Direktur Utama PT Offistarindo Adhiprima, Harry Lo, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman, serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Jakarta Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.