Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Saudi dan Qatar, Indonesia Sodorkan Proyek Turisme hingga Infrastruktur

Kompas.com - 19/07/2017, 18:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah menteri Kabinet Kerja bakal melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi dan Qatar, beberapa waktu mendatang.

Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerjasama Islam Alwi Shihab mengatakan bahwa kunjungan kerja itu untuk menindaklanjuti sejumlah perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan Saudi yang telah dijalin sebelumnya.

"Kan ada beberapa MoU antara Indonesia dengan Timur Tengah ya, salah satunya Arab Saudi. Itu perlu ditindaklanjuti. Jadi kami ada Menteri PU, Wamen ESDM dan lain-lain akan roadshow ke sana," ujar Alwi di Istana Presiden, Rabu (19/7/2017).

Secara sederhana, para menteri akan menunjukkan proyek apa saja yang bisa digarap oleh uang investasi Saudi dan Qatar.

"Jadi kami perlu ke sana untuk menunjukan, ini proyek-proyek yang kami sediakan supaya dananya bisa segera dicairkan," ujar Alwi.

(Baca: : Qatar Sebut 13 Tuntutan Arab Saudi Tak Masuk Akal)

Nilai investasi yang rencananya digelontorkan Qatar dan Saudi ke Indonesia, masing-masing Rp 13 triliun. Artinya, dua negara tersebut akan menginvestasikan total Rp 26 triliun di tanah air.

Adapun proyek yang akan disodorkan ke kedua negara itu, antara lain sektor turisme, infrastruktur dan perumahan. Rencana roadshow menteri-menteri ke Timur Tengah tersebut pun sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden, lanjut Alwi, berharap agar kehadiran para pembantunya itu juga dapat berimbas pada peningkatan nilai investasi di waktu mendatang.

Kompas TV Qatar Pererat Hubungan Bilateral dengan AS dan Turki
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com