PAN: Kami Tetap Berkomitmen dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengaku telah berbicara dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto terkait pernyataan yang meminta PAN keluar dari gerbong koalisi.

"Begini, saya sudah bicara dengan mas Hasto kemarin, rasanya mungkin kutipannya tidak sepenuhnya akurat. Jadi, apa yang disampaikan Mas Hasto tidak seperti yang terbaca saat ini," ujar Eddy saat dihubungi, Jumat (14/7/2017).

Ia mengklaim PAN tetap konsisten mendukung pemerintah sebagai bagian dari koalisi. Namun, dalam hal tertentu yang menyangkut keberadaan partai seperti RUU Pemilu, ia menilai perbedaan dengan partai koalisi merupakan hal wajar.

Eddy mengungkapkan, pihaknya juga telah membuka ruang diskusi dengan partai koalisi pemerintah terkait opsi dari lima isu krusial yang ada.

(Baca: Sekjen PDI-P Sarankan Jokowi Evaluasi Kursi PAN karena Tak Loyal)

"Kami tetap komitmen kepada pemerintah sebagai partai pendukung pemerintah, tidak ada perubahan di situ. Tapi, untuk hal-hal tertentu, yang menyangkut keberlangsungan partai tentu kami memiliki pendapat yang tidak serta merta sama dengan partai koalisi lainnya," lanjut dia.

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

(Baca: Ketum PAN Sebut Perppu Bisa Beri Dampak Negatif ke Jokowi)

Padahal, seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut. Namun, PAN yang juga merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menyatakan penolakan.

"Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (13/7/2017)

"Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan," kata dia.