Sejak Januari 2017, 4.863 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia

Kompas.com - 13/07/2017, 12:27 WIB
Ilustrasi TKI KOMPAS.comIlustrasi TKI
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 4.863 tenaga kerja Indonesia ilegal dideportasi dari Malaysia sejak Januari 2017. Sementara itu, selama Juli 2017, sebanyak 611 TKI ilegal yang dideportasi Pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Pasir Gudang Johor Bahru Malaysia.

Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Agung Sampurno mengatakan, umumnya pelanggaran imigrasi yang dilakukan yakni menyalahgunakan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal.

"Tidak memiliki paspor, masuk tidak melalui pintu resmi, dan sebagainya," ujar Agung melalui keterangan tertulis, Kamis (13/7/2017).

Sebelum dideportasi, para TKI tersebut ditahan di sejumlah penjara, yaitu penjara Pekan Nenas Johor, penjara Tanah Merah Kelantan, penjara KLIA Sepang dan penjara Ajil Terengganu.

Agung mengatakan, pada 6 Juli, Malaysia mendeportasi 322 TKI ilegal dari Penjara Pekan Nenas, Johor, dengan rincian 271 orang laki-laki, 47 orang perempuan, dan empat orang anak laki-laki.

Kemudian, pada 11 Juli 2017, terdapat 288 TKI ilegal yang dideportasi dengan rincian 67 orang dari Penjara Tanah Merah di Kelantan, 67 orang dari Penjara Ajil di Terengganu, dan 94 orang dari Penjara KLIA di Sepang.

Agung mengatakan, Imigrasi melakukan sejumlah upaya untuk mengurangi TKI ilegal di Malaysia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Melakukan seleksi yang ketat kepada CTKI yang akan mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi, dengan melakukan penundaan pemberian paspor," kata Agung.

Kemudian, Ditjen Imigrasi akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait rekomendasi kerja bagi calon TKI yang akan mengajukan permohonan paspor.

Caranya dengan meminta surat rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi terkait sebagai persyaratan tambahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Gabung Nasdem, Sutiyoso Jadi Anggota Dewan Pertimbangan

Nasional
TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

TNI AL Siapkan Gedung Isolasi Covid-19 di Pangkalan Marinir Jakarta

Nasional
Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Edhy Prabowo Berharap Hakim Tipikor Berikan Vonis Bebas

Nasional
Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Lebih dari 28.000 Perusahaan Daftar Vaksinasi Gotong Royong, Bagaimana yang Belum Daftar?

Nasional
Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Pengamat: Infrastruktur untuk Sepeda Wajib Dibangun jika Mau Ciptakan Kota Layak Huni

Nasional
Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Keterangan Terdakwa Korupsi Benih Lobster Tak Konsisten, Hakim: Lihat Mata Saya, Mana Yang Benar

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejaksaan Agung Periksa 4 Saksi

Nasional
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Paling Banyak Ibu Rumah Tangga, Tak Tahu Tertular dari Mana

Nasional
Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Dewas Diminta Periksa Pimpinan dan Sekjen KPK jika Kembali Tak Penuhi Pemanggilan Komnas HAM

Nasional
Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Penjelasan BMKG soal Gempa Magnitudo 6,1 di Maluku Tengah

Nasional
Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Sudah Periksa Dinas Psikologi TNI AD soal TWK Pegawai KPK

Nasional
Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Sebagai Negara Besar RI Butuh Pertahanan Kuat, Pengamat Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan

Nasional
Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Ketua DPR Minta Semua Komponen Bangsa Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Puji Sikap Jenderal Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM, Arsul: Mudah-mudahan Dicontoh Penegak Hukum Lain

Nasional
Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Covid-19 Melonjak Jelang Libur Sekolah, Satgas: Jangan Nekat Liburan Tanpa Perencanaan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X