Kompas.com - 10/07/2017, 13:18 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah masih mengkaji upaya hukum terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wiranto menegaskan bahwa rencana penertiban dan pembubaran tidak hanya diterapkan terhadap HTI, tapi juga organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tak sesuai dengan ideologi negara dan tak sejalan dengan visi misi pemerintah.

"Kami tidak akan kendor, terus mengkaji dengan baik, dan secepatnya kami akan memutuskan," ujar Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

"Tidak hanya satu ormas saja, tapi seluruh ormas yang nyata-nyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, yang baik dan punya peran mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pasti ada langkah-langkah tegas untuk kami bubarkan," lanjutnya.

(baca: 14 Ormas Islam Desak Pemerintah Percepat Pembubaran HTI)

Menurut Wiranto, langkah tegas pemerintah tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dan sepihak.

Pemerintah, kata Wiranto, tidak pernah melarang jika masyarakat ingin membentuk sebuah ormas.

Namun, pemerintah tidak akan membiarkan jika ormas yang dibentuk secara nyata menganggu ketertiban, keamanan, tidak menyatu dan paralel dengan pemerintah.

"Maka jangan sampai ini dipolemikkan seakan-akan satu kesewenang-wenangan. Pemerintah sadar kalau kelas menengah negeri ini hidup. Pemerintah paham ormas bagian dari demokrasi tapi ada batas dan aturan mainnya dong," ucap Wiranto.

(baca: Jaksa Agung: Kami Ingin Pembubaran HTI Lebih Cepat dan Efektif)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

LIVE GASPOL HARI INI: Revisi UU ITE, Sudahkah Kita Merdeka Berbicara?

Nasional
LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

LPSK Temui Istri Ferdy Sambo untuk Asesmen Psikologis Siang Ini

Nasional
Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Jokowi Kunjungan Kerja ke Kalbar, Resmikan Terminal Pelabuhan dan Tower Rumah Sakit

Nasional
Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Kolonel Samsons Sitohang Resmi Jabat Komandan Denjaka

Nasional
Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Kasus Brigadir J, Selesaikan agar Citra Polri Tak Babak Belur...

Nasional
Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Kapolri Umumkan Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Sore Ini

Nasional
Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Mengurai Alibi Brigadir RR di Kasus Brigadir J, Sandiwara atau Fakta?

Nasional
LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

LPSK Ingin Pastikan Bharada E Bukan Pelaku Utama Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Menkeu: Anggaran Pendidikan 2023 Tetap 20 Persen, Kesehatan Naik

Nasional
Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Kinerjanya Disorot dalam Kasus Brigadir J, Apa Tugas dan Wewenang Kompolnas?

Nasional
Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan 'Kemesraan' Gerindra-PKB

Prabowo-Muhaimin yang Kian Perlihatkan "Kemesraan" Gerindra-PKB

Nasional
Beragama Tanpa Terpaksa

Beragama Tanpa Terpaksa

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

[POPULER NASIONAL] Berharap Keberanian Kapolri Ungkap Kasus Brigadir J | Misteri Lem di Belakang Kepala Brigadir J

Nasional
Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Ketua Komnas HAM Dukung Bharada E Jadi JC: Biar Dia Ceritakan yang Sesungguhnya

Nasional
Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo Bisa Disidang KKEP jika Terbukti Langgar Etik Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.