Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar Antikorupsi Bantah Pernyataan Fahri Hamzah

Kompas.com - 06/07/2017, 13:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Para guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Pernyataan Fahri yang dimaksud mengenai adanya mobilisasi dukungan yang digalang Komisi Pemberantasan Korupsi dari para guru besar.

"Oh, itu tidak ada sama sekali. Hanya satu saja yang mendorong kami adalah kesamaan visi, kesamaan moral untuk tidak ada pelemahan kepada KPK dalam hal pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara Guru Besar Antikorupsi, Asep Saefudin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

 

(baca: Para Guru Besar Minta Jokowi Bersikap Keras soal Pansus Angket KPK)

Pada Kamis siang, Asep bersama sejumlah guru besar dari berbagai universitas mendatangi Istana Kepresidenan untuk beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo bersikap keras soal hak angket KPK ini.

Namun, Teten menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi hak angket KPK karena itu adalah wilayah DPR.

(baca: Wawancarai Koruptor, Pansus Dinilai Bermufakat Jahat terhadap KPK)

Saefudin mengatakan, sejak Pansus Angket KPK bergulir, muncul keprihatinan dari para guru besar.

Para guru besar lalu intensif berkomunikasi melalui grup WhatsApp. Alhasil, Asep mengklaim, sudah ada 396 guru besar yang mendukung gerakan memprotes hak angket DPR.

"Jadi tidak ada golongan siapapun yang mengarahkan kami, apalagi pemerintah ataupun KPK, itu tidak ada. Hanya inisiatif kami saja dan forum itu juga sifatnya forum yang memang punya kesepakatan yang sifatnya kepada moral," ucap Asep.

(baca: Fahri Hamzah Minta KPK Berhenti Galang Dukungan Politik)

Fahri Hamzah sebelumnya meminta KPK tak lagi melakukan penggalangan atau mobilisasi dukungan politik.

Ia mengomentari pernyataan sejumlah guru besar universitas yang mendukung KPK dan menolak hak angket KPK. Menurut Fahri, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan janggal.

"Saya kira guru besar ini harus ajak kita tradisi berpikir, berdebat, tradisi keilmuan, bukan galang-menggalang atau mobilisasi pilitik yang merugikan itu," kata  Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.

Kompas TV Langkah pansus KPK mengunjungi Lapas Sukamiskin pun dinilai semakin mencampuri urusan KPK.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com