Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Minta Ibu yang Tampar Petugas Bandara Manado Diproses Hukum

Kompas.com - 05/07/2017, 20:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya menyesalkan peristiwa penamparan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada petugas perempuan aviation security (Avsec) di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado.

"Menyayangkan sikap arogansi kepada petugas aviation security di Bandara Sam Ratulangi Manado," kata Budi Karya lewat akun twitter, @BudiKaryaS.

Budi Karya pun berharap masalah ini bisa diselesaikan melalui proses hukum.

"Saya sudah minta agar segera lakukan upaya hukum," kata dia.

Bersama dengan kicauannya, Budi Karya turut mengunggah video yang kini sudah beredar luas dan viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 12 detik itu, awalnya terlihat terjadi perdebatan antara wanita yang berbaju dan berkaca mata hitam dengan petugas Avsec. Tak lama, perempuan berbaju hitam itu langsung menampar petugas Asvec yang juga seorang perempuan.

(Baca: Tak Terima Diminta Copot Jam Tangan, Ibu Ini Tampar Petugas Bandara)

Corporate Communucation Departemen Head Angkasa Pura I Awaluddin sebelumnya mengkonfirmasi peristiwa dalam video itu terjadi pada Rabu (5/7/2017) pagi ini pukul 07.46 WIB.

Calon penumpang itu tidak terima saat diminta melepas jam tangan oleh petugas. Padahal, pemeriksaan ini sudah sesuai aturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor 2765/XII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan Penumpang.

"Di sinilah yang sepengetahuan kami setelah dilakukan pemeriksaan ulang kembali untuk melepas jam tangan tersebut, calon penumpang emosi," ucap Awaluddin.

Corporate Secretary PT Angkasa Pura I Israwadi mengatakan, saat ini upaya musyawarah masih diupayakan antara calon penumpang dan petugas bandara.

"Kami mediasi dulu lah, musyawarah dulu. Kami melakukan sesuai ketentuan. Kalau dia paham ya sudahlah. Tapi kalau enggak, kami pikirkan lagi apa yang terbaik," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com